FREE DOWNLOADS MOVIE

Panduan Pendaftaran & Menghasilkan Dollar Di Neubox

2010-01-06T17:00:00.000-08:00

Alertpay dapat dikatakan merupakan salah satu rekening yang wajib dimiliki oleh para pelaku PTC. Betapa tidak, sebagian besar proram-program PTC yang ada saat ini memanfaatkan jasa rekening ini dalam berbagai proses transaksinya. Proses pendaftaran rekening ini sebenarnya tidak begitu sulit.
Sebagaimana proses registrasi online pada umumnya, anda akan diminta mengisikan data diri pribadi anda dengan data yang sebenar benarnya, membuat password dan lain sebagainya, yang membedakan paling hanya dalam hal adanya penambahan pembuatan PIN transaksi, dan menguploadan scanan dokumen-dokumen bukti data diri & alamat Sebagaimana rekening Paypal, Alertpay juga menggunakan data email sebagai alamat/ID rekening, sehingga proses transaksi cukup menggunakan data email kita tersebut. Anda bisa mulai mendaftar Alertpay dengan mengklik logo di bawah ini: Segera akan muncul tampilan halaman depan website resmi Alertpay sebagai berikut:

Klik tombol “SIGN UP for your free account today” Anda akan diantarkan ke halaman registrasi, pilih negara tempat anda tinggal, baru pilih tipe rekening yang anda inginkan. Untuk awal saya sangat menyarankan anda untuk memilih tipe rekening “personal starter” saja terlebih dahulu agar lebih simpel. Selanjutnya klik! tombol Get Started

Catatan: Rekening anda akan terupgrade otomatis apabila telah melampaui limit
transaksi penerimaan uang lebih dari $ 2.000 per tahun.

Selanjutnya isikan data diri anda, dari mulai nama, alamat, kode pos, dan sebagainya dengan data yang sebenar-benarnya. Catatan: Untuk no telp, ganti angka 0 yang ada di depan dengan kode Negara +62 (untuk Indonesia), misalnya untuk no telp 081326785656 menjadi +6281326785656.

Setelah semua data terisi dengan benar, klik tombol next Isi data-data lanjutan yang di minta seperti data email, password & sebagainya. Masukan kode verifikasi sesuai dengan gambar yang ditampilkan Checklist “I agree to Alertpay’s term and conditions”

Klik! tombol Register

Selanjutnya, segeralah anda login ke email yang anda miliki, sesuai dengan alamat email yang anda daftarkan di Alertpay, untuk memvalidasi alamat email anda tersebut dengan mengklik link validasi email yang Alertpay berikan.

Free Download

Alasan Serius Orang Mau Membeli Produk Anda

2010-01-06T16:47:00.000-08:00

Mari kita bahas dengan menggunakan contoh-cotoh sederhana dibawah ini:

Membeli Karena Bonus

Sebelum lebaran saya berkeliling ke mall, bukan untuk membeli baju lebaran... tapi sekedar melihat tehnik-tehnik promosi yang dilakukan oleh para pemain pakain. Di sebuah counter pakaian saya menjumpai sebuah tulisan dengan karton dan spidol yang bertuliskan ”Beli celana GRATIS kaos”. Sebuah contoh yang cukup menarik perhatian saya, kemudian saya coba dekati dan lihat label yang tertera di celana jeans tersebut

bertuliskan ”Rp. 148.000,-”.Dan saya lihat kaos yang digunakan sebagai hadiah bertuliskan ”Rp. 39.000,-”.

Yakinkah anda harga celana jeans dan kaos tersebut dibawah Rp.148.000 ? saya yakin sekali. Karena tidak ada satupun penjual yang sengaja merugikan dirinya. Malahan tehnik ini membuat mereka lebih untung, mengapa tidak? Konsumen yang hanya berniat membeli celana jeans akhirnya secara otomatis membeli kaos juga, notabene ”suka atau tidak suka”.

Beli sabun berhadiah piring

Sepertinya contoh yang sepertinya norak ”beli sabun cuci berhadiah piring”...tapi ini fakta… Ketika pergi ke supermarket mengantarkan adik saya berbelanja, seperti halnya para pria lain yang tidak bisa menikmati suasana di sana, saya mengamati adik perempuan saya memilih sabun, dari satu merek ke merek lainnya. Jujur kejadian ini tidak masuk akal menurut saya, sebagai seorang pembeli seharusnya memilih yang kualitasnya bagus dan harganya murah supaya efektif dan efisien. Tapi berbeda di mata adik saya (perempuan), dia memilih yang ada piringnya, dan rela membayar sedikit lebih mahal. Percayalah tidak hanya adik saya yang membelinya, tapi beberapa kaum wanita lainnya juga melakukan hal yang sama. Mudah-mudahan saya tidak salah prediksi, kaum wanita cenderung melihat hadiah daripada kaum laki-laki. Saya coba mengingatkannya “biasanya kan beli merek x, kenapa pilih yang ini?” dia jawab “kan ada hadiahnya…”
Saya coba ingatkan sekali lagi “hadiah? So what… bukannya di rumah sudah banyak piring?”
Adik saya menjawab dengan serius “iya… tapikan ini hadiah” sambil menaruhnya ke dalam keranjang. Rupanya hadiah membuat perasaan pembeli lebih senang. Ingat bahwa semua orang punya sifat GREEDY (serakah) yang bisa anda manfaatkan sebagai dorongan untuk membeli,

Free Download

Adsesnse Succes Story

2010-01-06T16:18:00.001-08:00

Kisah-kisah sukses selalu saja menarik untuk disimak. Bahkan banyak pebisnis handal yang menyarankan untuk memanfaatkan cerita-cerita sukses sebagai sarana motivasi kepada karyawan maupun pelanggan kita. Untuk lebih jelasnya, baca artikel “Story Marketing” yang saya sertakan pada bagian lampiran eBook ini.

Pada intinya, ya, memang begitulah kekuatan success story. Tapi untuk kali ini kita tidak akan jauh-jauh melangkah kok. Kisah-kisah sukses yang disajikan di sini – disampaikan dalam bentuk wawancara – diharapkan bisa menjadi motivator bagi DIRI KITA sendiri. Baik sebagai seorang pebisnis internet pada umumnya, maupun sebagai publisher AdSense pada khususnya. Mereka-mereka yang diwawancara di sini adalah yang memang sudah terbukti sukses. Tidak hanya seumur jagung, tapi berhasil pula mempertahankan keberhasilan mereka dalam waktu lama. Banyak pelajaran yang bisa dipetik dari jawaban-jawaban mereka.

Setidaknya bagi saya. Dan semoga juga bagi Anda. Seluruh materi wawancara diambil dari arsip http://www.cosaaranda.com/category/googleadsense/those-successful-publishers. Ada beberapa yang tidak saya sertakan karena sudah tidak lagi masuk ke dalam kriteria publisher AdSense sukses yang digunakan sebagai acuan, misalnya terbukti melakukan cara-cara curang dan/atau akunnya dibanned. Selain itu, mungkin ada beberapa bagian dari interview yang sudah tidak sesuai dengan kondisi AdSense sekarang. Untuk yang satu ini mohon diabaikan atau disesuaikan sendiri saja

Semoga eBook ini dapat bermanfaat dan selamat menempuh jalur kesuksesan.

Free Download

101 Romantis Idea

2010-01-06T16:04:00.000-08:00

IDEA # 1
If your partner is going away for a few days, tell her that you are worried about her so you have organized a bodyguard to look after her. Then give her a small teddy bear.

IDEA # 2
Buy a packet of glow in the dark stars and stick the stars on the roof above your bed to spell out a message such as "I Love You" When the lights go down, your message will be revealed!

IDEA # 3
On a special occasion, buy your partner eleven real red roses and one artificial red rose. Place the artificial rose in the center of the bouquet.
Attach a card that says:
“I will love you until the last rose fades.”

IDEA # 4
Buy the domain name of your partner's name if it is available for example www.TanyaJohnston.com. Create a web page containing a romantic poem and a picture of a rose. When your partner is surfing the web, casually ask whether she has ever checked to see whether her domain name is taken. Let her type it in to discover her page.

IDEA # 5
Buy a stylish hand mirror and give it to your partner as a gift. Include a card in the box saying
“In this mirror you will see the image of
the most beautiful woman in the world.”

IDEA # 6
Take a book that your partner is reading and using a pencil, underline letters in a section of the book she has yet to read to spell out a love letter. For example in the following exert from a novel, the underlined letters come together to spell out the secret message "I love you"
The palace was a labyrinth, their passage through it tortuous and interminable. Initially they passed from building to building under the sodden sky. Steve's feet ached; he might have laughed at himself, the tireless traveler, grown too soft from his months in the city to walk any proper distance. Abruptly the guards halted.
The underlined letters will make your partner curious and with a bit of luck she will write them down. Spend time to encode a proper message such as "Dear Belinda, I love you honey"

IDEA # 7
Have flowers delivered to your partner's workplace. She will not only enjoy the flowers but will also receive comments and attention from her office mates which will add to her enjoyment.
TheRomantic.com 101 Romantic Ideas

IDEA # 8
While walking with your partner on a weekend getaway, pick up a smooth stone and say that you're going to keep it as a special memento of your trip. Later, have a message such as
"I Love Rebecca"
engraved into the stone by a jeweler and give it to your partner.

IDEA # 9
Drive into the country, find a grassy hill and lie with your partner and look up at the clouds.
Play the kid’s game of looking for shapes in the cloud formations.

IDEA # 10
Get a piece of paper and some crayons. Draw a bright childlike picture with a smiley sun and two stick figures holding hands. Add labels with your two names pointing to the stick figures. Write "I Love You" inside a heart.
Next get a large formal envelope. Place your drawing inside and type up a formal address label of your partner's work such as:
For the immediate and urgent attention of:
Rebecca Jones
Level 20
Collins & Smith Solicitors
New York
Mail it to your partner so she receives it in the middle of a busy day.

Free Download

Akses Internet Gratis Dengan Antena Kaleng

2010-01-06T15:55:00.000-08:00

Ebook ini dapat anda gandakan dan sebarkan kepada siapapun secara gratis, dengan syarat anda tidak mengubah isi dari ebook ini.

hidup gue bergantung banget ama internet. kalo mata gue melek komputer gue mesti hidup dan konek ke internet. di kantor gue di bangkok ini punya koneksi 145Mbps ke backbone. jadi bisa dibayangin betapa kencengnya tuh internet. ada satu sisi buruknya, begitu gue balik ke apartemen berasa lelet banget dialup di tempat sendiri. gue mau langganan adsl, alas... harus term setahun minimal. sedangkan kerjaan gue butuh pindah2 mulu. gue punya 3 lokasi kantor dan jauh satu sama lain. biasanya gue pindah apartemen ke deket kantor mana yg gue butuh waktu banyak kerja disitu.
cari punya cari ada satu provider wireless access internet yang punya hotspot di banyak lokasi, salah satu hotspotnya 2 blocks away dari apartemen gue.tapi masalahnya kalo gue pake "cool laptop" gue sinyalnya kagak sampe kesana. trus gue browse kesana kemari, dan ketemulah satu antena yang simpel dan murah. antenna kaleng!!!!! nyek nyek nyek.. ini antena gak lebih dari guyonan konyol, but the most important thing is... it works. juga ini gue udah lakuin beberapa lama, tapi baru kali ini gue tulis, kali aja ada yang butuh infonya gue bisa dapet pahala karena bagi2 pengalaman... ;) ting.... ini card ama kabel (pigtail) yang gue punya berikut si "cool laptop" yang setia ikut kemana daku pergi.

bikinnya gampang, cari aja kaleng diameter 10cm panjangnya paling nggak 133mm gue nemu kaleng coklat cocoa van houten yang pas diameternya 10cm. gue coba habisin tuh coklat yang pada akhirnya nggak sabar dan akhirnya gue buang isinya. hehehehehe.... males lah nambah berat badan gampang, ngurusin yang susah setengah hidup. gue bikin elemen dari pipa kuningan diameter 4mm, kalo gak punya boleh pake kabel listrik biasa yg agak gede ukuran 2.5 sqmm. solderin aja ke konektor N bulk type. panjang elemen dari ujung ke dasar konektor adalah 1/4 lambda yakni 31mm.

Free Download Ebook

BIMBINGAN DAN PENYULUHAN KESULITAN BELAJAR SISWA

2010-01-06T10:46:00.001-08:00

ABSTRAK

Pentingnya bimbingan dan penyuluhan di sekolah menengah pada saat ini sangat diperlukan untuk mengantarkan anak didik kearah kedewasaan. Karenanya sekolah sebagai lembaga pendidikan formal yang memerlukan tenaga pembimbing yang professional. Di mana pembimbing tidak hanya menguasai bahan pelajar, tetapi juga menguasai nilai-nilai yang terdapat dalam pendidikan. Sehubungan dengan hal tersebut maka siswa dipengaruhi oleh proses pembimbing.

Di antara pertimbangan pokok yang mendasari pembahasan tersebut adalah persoalan ini merupakan persoalan esensial. Sebab terletak di tangan pembimbing kemungkinan berhasil atau tidak pencapaian belajar. Oleh karena itu perlu dilihat bagaimana peranan bimbingan dan penyuluhan dalam penanggulangan kesulitan belajar siswa.

Membahas tentang peranan bimbingan dan penyuluhan sekolah tidak terlepas dari proses belajar mengajar dalam proses antara pembimbing dan siswa bekerja sesuai dengan fungsinya masing-masing. Secara definitif bimbingan dan penyuluhan adalah orang yang pekerjaannya mengajar dan mendidik serta sebagai pembimbing, sedangkan siswa atau anak adalah yang sedang belajar.

Berasarkan hal tersebut di atas, pembahasan skripsi ini adalah tentang peranan bimbingan dan penyuluhan dalam penanggulangan kesulitan belajar siswa MTs. Wali Songo. Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah tentang bagaimana peranan bimbingan dan penyuluhan dalam penanggulangan kesulitan berlajar siswa MTs. Wali Songo

Sedangkan yang menjadi sub pokok permasalahan ini adalah tentang bagaimana peranan bimbingan dan penyuluhan dalam peanggulangan kesulitan belajar siswa dengan bimbingan yang bersifat preventif dan bimbingan yang bersifat kuraitif di MTs. Wali Songo.

Penelitian di lapangan dijadikan bahan masukkan untuk mengetahui situasi yang sebenarnya dan kegiatan bimbingan dan penyuluhan yang dilakukan di MTs. Wali Songo.

Dari hasil penelitian lapangan diperoleh kesimpulan bahwa peranan bimbingan dan penyuluhan dalam penaggulangan kesulitan belajar siswa dengan bimbingan baik bimbingan yang bersifat preventif maupun yang bersifat kuratif adalah cukup atau sedang, hal ini nampak pada aktifitas bimbingan dan penyuluhan yang dilaksanakan di MTs. Wali Songo

Demikian abstrak skripsi ini, yang setidaknya akan dapat memberikan gambaran umum tentang isi dari skripsi ini secara keseluruhan.

PENINGKATAN PEMAHAMAN PADA MATA PELAJARAN PPKn

2010-01-06T10:43:00.000-08:00

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pembelajaran PKn sebenarnya mempunyai peran yang sangat penting.Mata pelajaran PKn diharapkan akan mampu membentuk siswa yang ideal memiliki mental yang kuat, sehingga dapat mengatasi permasalahan yang akan dihadapi.

Selama ini proses pembelajaran PKn di kls Xa kebanyakan masih mengunakan paradigma yang lama dimana guru memberikan pengetahuan kepada siswa yang pasif. Guru mengajar dengan metode konvensional yaitu metode ceramah dan mengharapkan siswa duduk, diam, dengar, catat dan hafal ( 3DCH ) Sehingga Kegiatan Belajar Mengajar ( KBM ) menjadi monoton dan kurang menarik perhatian siswa. Kondisi seperti itu tidak akan meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami mata pelajaran PKn.Akibatnya nilai akhir yang dicapai siswa tidak seperti yang diharapkan. Di kelas Xa selama ini siswanya masih kurang aktif dalam hal bertanya dan menjawab, siswa yang yang aktif hanya 55 %, dan siswa yang mempunyai kemampuan menjawab 40% Pada pelaksanaan ujian Blok tgl 3 September 2007, hasil yang dicapai siswa kls Xa sangat jauh dari memuaskan,dimana hanya mendapat daya serap kurang dari 60% atau nilai rata-rata kls kurang dari 5, berdasarkan analisis situasi / latar belakang diatas maka penulis berkeinginan untuk memperbaiki / mengadakan inovasi pembelajaran.

Memperhatikan permasalahan diatas , sudah selayaknya dalam pengajaran PKn dilakukan suatu inovasi. Jika dalam pembelajaran yang terjadi sebagian besar dilakukan oleh masing-masing siswa , maka dalam penelitian ini akan diupayakan peningkatan pemahaman siswa melalui pembelajaran kooperatif tipe STAD ( Student Team Achiement Division ).

Pembelajaran kooperatif merupakan suatu pendekatan pengajaran yang efektif dalam pencapaian tujuan pendidikan , khususnya dalam Keterampiln Interpersonal siswa ( Badeni, 1998 ). Salah satu pendekatan pembelajaran koperatif adalah dengan tipe STAD ( Student Team Achiement Division ) .

Diharapkan melalui pembelajaran kooperatif dengan tipe STAD dapat meningkatkan pemahaman siswa pada mata pelajaran PKn. Serta semangat kebersamaan dan saling membantu dalam menguasai materi PKn. Sehingga siswa dapat meningkatkan pemahaman yang Optimal terhadap mata pelajaran PKn.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah tindakan apa yang dilakukan guru untuk meningkatkan pemahaman siswa pada mata pelajaran PKn. banyak faktor yang mungkin bisa menjadi penyebab terjadi permasalahan tersebut diatas.

Dengan merefleksi bersama antar guru teridentifikasi akar permasalahan diduga penyebab masalah tersebut, yaitu penggunaan strategi pembelajaran yang dilakukan guru PKn masih konvensional, dominasi guru dalam kelas dominan (teacher centered strategi).

Oleh karena itu perlu dicari jalan keluar untuk mengatasi masalah tersebut Sehingga dapat menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, aktif, kreatif, bisa bekerja sama dan membangun daya pikir yang optimal,Untuk itu melalui penelitian ini akan dicobakan suatu metode pembelajaran Kooperatif tipe STAD, Keunggulan dari metode pembelajaran kooperatif tipe STAD adalah adanya kerja sama dalam kelompok dan dalam menentukan keberhasilan kelompok ter tergantung keberhasilan individu, sehingga setiap anggota kelompok tidak bisa menggantungkan pada anggota yang lain.Pembelajaran kooperatif tipe STAD menekankan pada aktivitas dan interaksi diantara siswa untuk saling memotivasi saling membantu dalam menguasai materi pelajaran guna mencapai prestasi yang maksimal.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, masalah Yang perlu dicarikan pemecahannya melalui penelitian tindakan kelas ini adalah sebagai berikut : ” Apakah pembelajaran koperatife tipe STAD dapat Meningkatkan pemahaman siswa pada mata pelajaran PKn materi sistem hukum Nasional di Kelas Xa SMAN 2 Pontianak ?

B. PERUMUSAN MASALAH

Model Pembelajaran Koperatif tipe STAD merupakan pendekatan Cooperative Learning yang menekankan pada aktivitas dan interaksi diantara siswa untuk saling memotivasi dan saling membantu dalam menguasai materi pelajaran guna mencapai prestasi yang maksimal.

Guru yang menggunakan STAD mengajukan informasi akdemik baru kepada siswa setiap minggu mengunakan presentasi Verbal atau teks.

Dalam pembelajaran Kooperatife yang dikembangkan oleh Robert Slavin dan kawan-kawannya dari Universitas John Hopkins. Tipe ini dipandang sebagai yang paling sederhana dan paling langsung dari pendekatan pembelajran Kooperatife.

Berdasarkan latar belakang rumusan masalahnya adalah apakah pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat meningkatkan pemahaman siswa pada materi SistemHukum Nasional di kelas Xa SMA Negeri 2 Pontianak ?

Rumusan masalah diatas dirinci sebagai berikut :

Apakah pembelajaran menggunakan metode pembelajaran kooperatif Tipe STAD dapat meningkatkan pemahaman siswa mada materi Sistem HukumNasional di Kelas Xa SMAN 2 Pontianak ?

Apakah pembelajaran mengunakan metode pembelajaran koperatife Tipe STAD dapat meningkatkan hasil pemahaman siswa pada materi Sistem Hukum Nasional di kelas Xa SMAN 2 Pontianak ?

C. PEMECAHAN MASALAH

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka alternative cara pemecahan sebagai berikut :

Untuk mengetahui ada tidaknya peningkatan pemahaman siswa pada mata pelajaran PKn melalui pendekatan Pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan memperbaiki strategi pembelajaran.
Untuk mengetahui ada tidaknya hasil peningkatan siswa dalam pemahaman mata pelajaran PKn, dengan pendekatan kooperatif Tipe STAD dengan melakukan observasi, lalu merancang evaluasi, situasi belajar dengan pembentukan kelompok-kelompok belajar.

D. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini untuk memperbaiki berbagai masalah yang timbul dalam pembelajaran PKn di kelas Xa SMAN 2 Pontianak.

Adapun tujuan secara rinci sebagai berikut :

Untuk memperbaiki peningkatan pemahaman siswa pada mata pelajaran PKn dengan mengubah strategi pembelajaran.
Untuk melihat hasil dari strategi pembelajaran dengan melakukan observasi

E. MANFAAT HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian diharapkan dapat memberi manfaat :

PENGARUH TINGKAT KECERDASAN SPIRITUAL

2010-01-06T10:38:00.001-08:00

A. Latar Belakang

Keluarga sebagai lingkungan pertama yang membentuk pribadi akan memberikan pengaruh besar dalam kehidupan individu saat ini dan kelak. Apabila dalam keluarga kurang memberikan pemenuhan yang seimbang terhadap kebutuhan dan nilai yang memberi cara pandang terhadap individu dalam menjalani kehidupan, maka akan timbul pengaruh yang kurang baik pada kehidupannya kelak.

Pembunuhan, KDRT, perselingkuhan, dan kasus bunuh diri yang kerap kita ketahui dari media masa faktor penyebabnya tidak akan lepas dari keadaan dalam keluarga. Hal ini banyak ditentukan oleh keadaan jiwa individu tersebut dan keadaan keluarga yang menjadi pendorong dalam penyaluran hasrat emosional. Seperti anak yang berumur belasan tahun nekat bunuh diri, ia malu karena tidak mempunyai seragam sekolah. Kasus tersebut mengindikasikan bahwa kurangnya kontrol dan keseimbangan dari kehidupan keluarga, apabila dalam keluarganya terjadi kesinambungan, penanaman moral yang tepat, dan saling pengertian antar anggota keluarga, maka resiko bunuh diri seperti kasus diatas bahkan kasus-kasus yang lain dapat diantisipasi.

Sikap individu dalam menyikapi sesuatu sangatlah penting, dan yang berpengaruh terhadap pembentukan sikap positif ini adalah iklim keluarga yang harmonis. Sikap positif dapat menuntun individu dalam menghadapi masalah dan memecahkan masalah tersebut dengan arif. Dengan adanya sikap ini maka peristiwa pembunuhan dan KDRT, perselingkuhan, dan bunuh diri dapat dicegah.

Kehidupan keluarga penuh tantangan dan tanggung jawab. Di satu sisi jadwal yang padat, pekerjaan diluar maupun dalam rumah, tanggung jawab dan janji, dan sebagainya. Kesemuanya menuntut agar dapat dijalankan dengan mulus. Setiap suami-istri pasti mendambakan kehidupan yang damai, membesarkan anak yang baik dan bermartabat, meraih mimpi-mimpi, meraih kepuasan pribadi, dan tetap menjadi orang tua yang bertanggung jawab. Akhirnya mereka memerlukan keseimbangan dalm menjalankan kehidupan ditengah peran-peran tadi.[1]

Untuk mencapai keseimbangan dalam peran-peran tersebut yang akan membawa terhadap kesuksesan keluarga dimulai dari paradigma yang merupakan peta dalam menjalankan kehidupan. Kita bertanggung jawab atas efektifitas kita sendiri, kebahagiaan kita, dan untuk sebagian besar keadaan kita. Apakah derita atau senang, baik atau buruk, dan sebagainya, kesemuanya didasarkan bagaimana kita merespon keadaan tersebut. Respon yang benar adalah respon yang didsarkan pada prinsip yang hakiki sebagai acuan paradigma kita. Namun kadang kita meluapkan salah satu sisi dari manusia, atau paradigma kita kurang akurat, dengan paradigma yang berpusat pada prinsip maka keutuhan dalam memandang manusia akan terpenuhi.

Paradigma pribadi utuh sanagat dibutuhkan dalam memandang manusia terutama dalam menjalin hubungan dengan orang lain. Dengan paradigma pribadi utuh setiap orang dalam organisasi apapun entah itu keluarga dapat menyalurkan bakat, kecerdikan, dan kreativitas orang-orangnya, sehingga organisasi tersebut sungguh hebat dan bertahan lama. Paradigma yang tepat atau paradigma pribadi utuh adalah bahwa manusia memiliki empat dimensi yaitu fisik/ekonomis, mental, sosial/emosional, dan spiritual. Apabila mengabaikan salah satu dari keempatnya maka kita memandang seperti benda yang yang harus dikelola, mengendalikannya, memotivasinya dengan hadiah dan hukuman. Mereka yang diperlakukan dengan menggunakan paradigma prbadi utuh itulah yang mau bekerja sama dengan sukarela, memberikan komitmen sepenuh hati, dan mencurahkan semangat dan kegairahan secara kreatif.[2]

Tidak semua orang dapat menyandarkan diri pada paradigma utuh yang berpusat pada prinsip yang benar. Diperlukan usaha atau kecerdasan untuk merubah dari dalam keluar untuk menciptakan perubahan dan solusi untuk bertindak secara efektif dan bijaksana dalam kehidupan terutama keluarga. Diperlukan pula kecerdasan untuk menyadari dan memaknai, menetukan nilai, menghayati pentingnya moral serta cinta terhadap kekuatan yang lebih besar dan sesama makhluk.

Temuan ilmiah menyebut kecerdasan tersebut sebagai kecerdasan spiritual. Menurut Zohar dan Marshal SQ penting dalam kehidupan. Ia menjelaskan bahwa seorang yang SQ-nya tinggi cenderung menjadi menjadi pemimpin yang penuh pengabdian, yaitu seorang yang bertanggung jawab untuk membawakan visi dan nilai yang lebih tinggi terhadap orang lain, ia dapat memberikan inspirasi terhadap orang lain.[3] Penjelasan ini juga berlaku terhadap keluarga dimana kecerdasan ini sangat penting dalam membangun karakter manusia yaitu anggota keluarga yang mengilhami orang di sekitarnya, dan menciptakan pribadi utuh yang mampu bertindak bijaksana sehingga dalam keluarga tadi tercipta suatu kesinambungan.

Mengenai karakter manusia yang mengilhami dan memberikan pengaruh positif berdasarkan visi dan prinsip yang lebih tinggi ini Covey menerangkan bahwa; kemenangan publik dimulai dengan kemenangan pribadi. Tempat untuk membangun hubungan apa pun adalah di dalam diri sendiri, dalam lingkungan pengaruh, dan karakter. Setiap pribadi yang menjadi mandiri, proaktif, berpusat pada prinsip yang benar, di gerakkan oleh nilai dan mampu mengaplikasikan dengan integritas, maka ia pun dapat membangun hungungan saling tergantung, kaya, langgeng, dan sangat produktif dengan orang lain.[4]

Kecerdasan spiritual mampu mengungkap yang abadi, yang asasi, yang spiritual, yang fitrah dalam struktur kecerdasan manusia. Kecerdasan spiritual juga mampu membimbing kecerdasan lain berdasarkan prinsip yang hakiki untuk membuat kita lebih arif, lebih bijaksana dari dalam keluar sehingga membuat manusia dapat lebih benar, lebih sempurna, lebih efektif, lebih bahagia, dan menyikapi sesuatu dengan lebih jernih sesuai dengan bimbingan nurani yang luhur dalam keseluruhan hidupnya.[5] Atau dengan kata lain mampu membentuk karakter, dan membuat prinsip yang benar akan semakin jelas. Hal ini sejalan dengan Covey yang menjelaskan “Semakin banyak kita tahu tentang prinsip yang benar, semakin besar kebebasan pribadi untuk bertindak dengan bijaksana. Dengan memusatkan kehidupan kita pada prinsip yang benar (tidak berubah tanpa batas waktu) kita menciptakan paradigma mendasar tentang hidup yang efektif. Pusat inilah yang menempatkan pusat lain pada perspektifnya. Ingatlah bahwa paradigma adalah sumber dari mana sikap dan perilaku mengalir”.[6]

Dalam kehidupan keluarga tindakan bijaksana tersebut adalah faktor yang menciptakan keharmonisan. Karena kebebasan atau kemandirian pribadi untuk bertindak bijaksana membuat hubungan saling tergantung secara efektif dan menambah tingkat kepercayaan dalam hubungan. Tindakan bijaksana tersebuat adalah buah dari paradigma yang berdasarkan prinsip. Covey menjelaskan paradigma membuahkan karakter yang merupakan akar dalam kemenangan pribadi maupun kemenangan publik. Karakter membuahkan penguasaan diri dan disiplin diri yang merupakan fondasi dari hubungan yang baik dengan orang lain. [7]

Hal kecil dalam hubungan adalah hal besar, dengan kata lain sangat mutlak di perlukan. Kebaikan dan sopan santun yang kecil-kecilan begitu penting. Karena dengan pemupukan sikap, tindakan, dan ucapan sehari-hari yang bijaksana akan menumbuhkan dan mengembangkan taraf keparcayaan.[8]

Kepercayaan adalah bentuk tertinggi dari motivasi manusia. Kepercayaan menghasilkan yang terbaik dari dari dalam diri manusia. Di butuhkan kapasitas internal dan paradigma yang berpusat pada prinsip yang benar untuk mengorganisir dan memberdaya, sehingga membuat keluarga tersebut efektif.[9] Jika cadangan besar kepercayaan tidak ditunjang oleh deposito yang terus menerus, maka suatu perkawinan akan rusak.[10]

Dengan kecerdasan spiritual pribadi akan memiliki pribadi utuh dan berpusat pada prinsip yang benar. Apabila tindakan didasari dibimbing oleh prinsip yang benar maka tindakan, ucapan, dan sikapnya menjadi bijaksana dan penuh kebaikan.[11] Ketika hal tersebut menjadi karakter dan terus dilakukan maka taraf kepercayaan akan meningkat, sehingga keharmonisan rumah tangga akan terjalin.

Individu yang mampu mengembangkan kecerdasan spritual akan memiliki prinsip dan cara pandang yang realistis, mampu menyatukan keragaman, mampu memaknai, dan mentranformasikan kesulitan menjadi medan penyempurnaan dan pendidikan spritual yang lebih tajam dan matang[12]. SQ akan membuat kita mampu dalam menghadapi pilihan dan realitas yang pasti akan datang dan harus kita hadapi kita apapun bentuknya. Baik atau buruk jahat atau dalam segala penderitaan yang tiba-tiba datang tanpa kita duga. SQ dapat digunakan pada masalah krisis yang sangat membuat kita seakan kehilangan keteraturan diri. Dengan SQ suara hati kita akan menuntun kejalannya yang lebih benar. [13]

Kesemuanya hal diatas penting dalam kehidupan individu maupun kehidupan rumah tangga, karena dengan memiliki sikap tersebut maka individu mampu bersikap serasi, positif dalam berbagai hal dan mempunyai kebermaknaan yang membawanya terhadap jalan hidup yang arif dan menenagkan hati. Akhirnya kejahatan, perselingkuhan, gangguan jiwa, dan lain sebagainya dapat dicegah karena individu telah mempunyai sikap positif dan paradigma utuh yang berpusat pada prinsip yang benar.

Perkawinan mempertemukan dan menyatukan dua kepribadian yang berbeda, keduanya memerlukan penyesuaian diri, dan keharmonisan rumah tangga akan dipengaruhi oleh penyesuaian diri dari keduanya. Individu dengan latar belakang berbeda tersebut menyatu, memungkinkan terjadinya konflik, hambatan, masalah yang memerlukan penyesuaian diri dan pemecahan sehingga menentukan kualitas dari kebahagiaan tersebut. Walaupun mereka telah hidup bersama namun masalah yang timbul adalah hal baru dan memerlukan solusi yang pada akhirnya mempengaruhi kualitas dari keharmonisan rumah tangga. Kecerdasan spriritual memungkinkan individu lebih mampu untuk menyesuaian diri, karena ia lebih berpegang teguh pada paradigma utuh yang berpusat pada prinsip yang benar dan jalan hidup yang lebih arif, yang membuatnya mampu bersikap positif dan rasional, akhirnya ia dapat bertindak dengan bijaksana.

Survey awal peneliti selama tiga bulan Desember 2006- April 2007 menunjukkan bahwa dilapangan terdapat realitas-realitas berikut:

Suara-suara yang menceritakan derita dan keluhan banyak terjadi di Desa Selokbesuki Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang. Peneliti mengetahuinya karena banyak pasangan suami istri yang menceritakan dan mengeluh terhadap peneliti mengenai kondisi kronik dalam kehidupan keluarganya. Kedaan ekonomi yang melelahkan masyarakat dan segala tuntutan maupun kebutuhan dari berbagai elemen kehidupan telah memaksa keluarga terutama di daerah ini untuk bekerja keras menjalani hidup. Ketidakseimbangan rentan terjadi karena masalah ini. Dampak terhadap hubungan dapat terlihat beragam tergantung paradigma yang melahirkan cara penyesuaian diri.

Di daerah ini juga banyak terdapat pasangan suami istri dengan usia perkawinan yang cukup lama dengan berbagai latar belakang dan keadaan keluarga yang cukup beragam. Ada beberapa pasangan yang menikah pada waktu usianya masih belia karena di jodohkan, keduanya tidak begitu mengenal bahkan ada yang sama sekali tidak tahu tentang calon pasangannya hingga akad pernikahan, namun mereka dapat mempertahankan pernikahan hingga puluhan tahun. Bertentangan dengan kenyataan ini di daerah tersebut ternyata terdapat pula yang sering berganti pasangan karena ketidak cocokan, walaupun sebelumnya mereka telah lama berpacaran.

Ada beberapa pasangan yang keduanya sama-sama mempunyai karir, sehingga intensitas pertemuan diantaranya bisa dikatakan kurang, kesibukan meningkat dan memerlukan upaya yang lebih untuk keseimbangan. Terdapat dua realitas dalam pengamatan awal peneliti mengenai keluarga karir ini:

Pertama, terdapat pasangan yang sama-sama berkarir untuk memenuhi kebutuhan mereka namun tetap mampu menjalani kehidupan keluarga tanpa ada percekcokan atau ketidaksesuaian yang berarti, pernikahan mereka dapat berjalan awet hingga berpuluh tahun, anak dari keluarga karir tersebut jarang mengeluh tentang keluarga mereka.

Kedua. Terdapat pula keluarga yang sering mengeluh, sering terjadi percekcokan atau ketidaksesuaian, prasangka, sikap yang kurang hangat terhadap keluarga terutama anak, sehingga membuat situasi keluarga menjadi kurang baik. Peneliti pernah bertanya terhadap salah satu anak dari keluarga tersebut, ia menjelaskan bahwa; orang tua mereka sering memukulnya, sering memarahinya, dan orang tua mereka sering bertengkar. Anak tersebut tidak mengerti apa sebenarnya yang benar-benar menjadi tujuan, harapan dari orang tuanya, ia merasa serba salah, keinginannya tidak diperhatikan, dalam pendidikan anak tersebut memiliki banyak kesulitan. Akahirnya peneliti mengambil kesimpulan bahwa anak tersebut tidak mempunyai arah kecuali kendali penuh dari orang tuanya.

Peneliti pernah bertanya terhadap beberapa anggota keluarga dan tetangganya tentang sikap keseharian yang selalu ditunjukkan oleh keluarga yang jarang terjadi percekcokan atau ketidaksesuaian, dan keluarga yang rentan terjadi percekcokan. Hasilnya adalah; Keluarga yang jarang terjadi ketidak harmonisan selalu menunjukkan sopan santun, ramah, jujur, menahan ucapan dan tindakan yang dapat menyakiti orang lain. Keluarga yang kurang seimbang menurut pengamatan dan laporan dari tetangga adalah mereka yang suka bermain tangan dan keras dalm tindakan, mereka sensitif terhadap perkataan dan tindakan orang lain.

Lebih jauh menurut masyarakat disana semakin baik dan bijaksana perbuatan anggota keluarga terhadap tetangga ataupun terhadap anggota keluarga yang lain maka keluarga tersebut akan semakin tentram atau jarang terjadi percekcokan. Hal ini menurut mereka didasarkan pada pengamatan-pengamatan terhadap tetangganya maupun pengalaman mereka sendiri.

Setelah ditanyakan lebih lanjut terhadap keluarga yang jarang terjadi percekcokan, mengapa mereka bisa mengembangkan sikap tadi, hasilnya adalah; Menurut mereka hal itu penting sesuai dengan ajaran agama. Hal itu juga penting karena kita hidup bukan hanya untuk diri sendiri, namun kita hidup bersama orang lain. Perilaku kita akan berdampak terhadap orang lain dan kita sendiri. Untuk sukses dalam kehidupan yang harus diperhatikan adalah selalu ingat pada tuntunan agama dan tidak mengabaikan orang lain sehingga kita bisa menjadi lebih baik.

Pengamatan dan perbincangan lebih lanjut dengan keluarga-keluarga di daerah ini menunjukkan bahwa; Banyak yang melaporkan banyaknya kesibukan menjadikan mereka kurang bisa menyeimbangkan diri. Mereka melaporkan bahwa kondisi labil tersebut membuat mereka kurang bisa bersikap tenang, sehingga kadang mereka bertindak kurang bijaksana dalam menghadapi sesuatu. Mereka merasa anak dan pasangan kurang perhatian.

Dilain fihak beberapa keluarga melaporkan juga bahwa walaupun mereka sibuk dan banyaknya tantangan dalam rumah tangga, mereka tetap berusaha tetap tenang dengan menyandarkan diri pada Tuhan. Mereka berusaha menyeimbangkan kehidupan mereka dan menikmati apa yang terjadi. Karena mereka menganggap hal itu adalah bagian dari ujian kehidupan yang harus dilalui, dan semua ada hikmahnya. Banyak dari mereka mengatakan Tuhan pasti memberikan jalan, dan yang harus kita lakukan hanya berusaha berbuat baik dan berharap hanya kepada-Nya.

Menurut laporan tetangga dan berdasarkan laporan dari tokoh-tokoh masyarakat mengenai peran ibadah dan kebiasaan untuk beramal shaleh ini adalah adalah semakin mereka taat beribadah semakin seimbang kehidupannya terutama keluarganya. Karena jarang sekali terdengar dan terlihat percekcokan yang berasal dari keluarga yang taat beribadah ini. Mereka juga jarang terjebak pada masalah negatif dalam bermasyarakat.

Peneliti juga menemukan keluarga yang penuh kasih sayang tersebut senang membantu orang lain, mereka sangat murah hati, suka memberi, selalu bersilaturrahmi, dan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan. Mereka mengatakan bahwa dengan bersialturrahmi, ikut serta dalam kegiatan masyarakat serta dengan membantu orang lain, maka Tuhan akan memberikan rahmat dan kemudahan dalam menghadapi kehidupan. Sebagian dari mereka melaporkan bahwa hal ini adalah modal yang harus kita bangun dalam mendidik anak dan menjalankan keluarga. Karena dengan demikian kita takkan egois, kita takkan selalu memandang keatas. Akhirnya memupuk kekeluargaan yang penuh semangat kebaikan, sehingga urusan dunia takkan memecah belahkan keluarga. Keluarga adalah titipan Tuhan.

Pengamatan lebih jauh menunjukkan bahwa semakin keluarga tersebut peka, dermawan, dan terlibat dalam beberapa kegiatan masyarakat, maka didalam keluarganya lebih sinambung, saling menghargai, saling membantu, dan lebih disukai sekitarnya. Akhirnya mereka dikatakan semakin kohesif. Hal ini juga didasarkan atas laporan anggota keluarga, tetangga, dan tokoh masyarakat disana.[14]

Relitas diatas menunjukkan betapa berpengaruhnya kecerdasan spiritual yang melahirkan paradigma pribadi utuh yang berpusat pada prinsip hakiki terhadap hubungan keluarga. Karena lewat lensa ini kita berperilaku dan bersikap. Jika paradigma mengenai kodrat manusia tidak utuh, tidak berpusat pada prinsip yang benar-benar abadi, dan tanpa memiliki kecerdasan yang membimbing kearah yang bijaksana, maka masalah kronik dalam hubungan rentan terjadi. Keharmonisan rumah tangga takkan diperoleh, yang berdampak pada pertumbuhan pribadi.

Aspek-aspek metode yang menciptakan kehidupan keluarga harmonis tidak luput dari pembentukan sikap dari para anggota keluarga tentang kehidupannya. Dituntut kesadaran dan pandangan yang lebih luas terhadap kehidupan, sehingga mereka dapat mempunyai arti, tujuan, dan kelapangan hati untuk memandang hidup lebih positif. Akhirnya tercipta iklim keluarga yang damai dan harmonis, sehingga membuat awetnya penikahan.

Melihat fenomena ini peneliti berkesimpulan sementara bahwa tingkat kecerdasan spritual akan mempengaruhi kualitas keharmonisan rumah tangga. Karena dengan kecerdasan spritual individu dapat matang secara emosional, memiliki pegangan prinsip dan paradigma yang lebih positif juga realistis, mampu menyatukan keragaman, mampu memaknai, penuh kasih sayang dan kelembutan, penuh dengan kebijaksanaan dan kebaikan, serta mentranformasikan kesulitan menjadi medan penyempurnan spritual yang lebih tajam dan matang. Asumsi peneliti adalah apabila hal itu mampu diaplikasikan dalam kehidupan, maka penyesuaian diri dengan orang lain serta lingkunganya dapat tercapai. Karena ia dapat menempatkan diri dan berperilaku tepat dalam setiap keadaan khususnya dalam keluarga.

Kesimpulan dan asumsi sementara peneliti ini takkan benar adanya tanpa pembuktian riil yang berpegang pada metode ilmiah. Karena itu sesuai dengan beberapa penjelasan dan persoalan diatas, maka timbul suatu keinginan peneliti untuk membuktikan kesimpulan dan asumsi tersebut. Benarkah kecerdasan spiritual mampu menciptakan keharmonisan rumah tangga? untuk mendapatkan jawaban yang tepat dan ilmiah maka peneliti akan melakukan suatu penelitian yang berjudul PENGARUH TINGKAT KECERDASAN SPIRITUAL TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA PADA SUAMI ISTRI DI DESA SELOKBESUKI KECAMATAN SUKODONO KABUPATEN LUMAJANG. Peneliti sangat berharap penelitian ini akan memberikan sumbangan bagi masyarakat terutama pasangan suami istri untuk menjaga dan meningkatkan keharmonisan rumah tangganya guna mencapai kebahagiaan yang hakiki di dunia maupun di akhirat.

B. Rumusan Masalah:

Bagaimana tingkat kecerdasan spiritual suami istri di Desa Selokbesuki Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang?
Bagaimana tingkat keharmonisan rumah tangga suami istri di Desa Selokbesuki Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang?
Apakah terdapat pengaruh kecerdasan spiritual terhadap keharmonisan rumah tangga pada suami istri di Desa Selokbesuki Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang?

C. Tujuan Penelitian

[1] MimiDoe, SQ Untuk Ibu: Cara-cara Praktis dan Inspiratif Untuk Mewujudkan Ketentraman Ruhani. (Bandung: Penerbit Kaifa,2002), hal 15

[2] Stephen R. Covey, The8th Habit: Melampaui Efektifitas, Menggapai Keagungan, (Jakarta: PT Gramedia pustaka utama. 2005), hal 33-38

[3] Danah Zohar dan Ian Marshal, SQ: Memanfaatkan Kecerdasan Spritual dalam Berfikir Integralistik dan Holistik untuk Memaknai Kehidupan, (Bandung: Mizan, 2001), hal 14

[4] Stephen R. Covey, The 7 Habit of Highly Effective People, (Jakarta: Binapura Aksara, 1997), hal 180-181

[5] Sukidi,Rahasia Sukses Hidup Bahagia,Mengapa SQ lebih penting Daripada IQ dan EQ, (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), hal 68-76

[6] Stephen R. Covey, The 7 Habit Of Highly Effective People., hal 114

[7] Ibid, hal 180

[8] ibid, hal 186-187

[9] ibid, hal 171

[10] ibid, hal 183

[11] lihat Covey The 7 Habit., hal 114. dan Covey, The8 th Habit., hal 522-526

[12] Agus Nggermanto,. Quantum Quotient: Cara Praktis Melejitkan IQ,EQ, dan SQ yang Harmonis. (Bandung: Nuansa, 2003 ), hal 123-136

[13] Danah Zohar Dan Ian Marshal, SQ: Memanfaatkan Kecerdasan Spritual., hal 12-13

[14] Survey awal peneliti terhadap kehidupan keluarga di Dusun Krajan Wetan Desa Selokbesuki Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang mulai tanggal 2 Desember 2006- 30 April 2007, dan 30 April 2007- 30 Maret 2007 lewat fasilitas Telekomunikasi.

EPISTEMOLOGI PSIKOANALISIS SIGMUND FREUD PERIODE KLASIK

2010-01-06T10:35:00.001-08:00

A. Latar Belakang

Sepanjang dialektika manusia dalam masalah ilmu pengetahuan setelah renaissance, epistemologi selalu menjadi bahan diskusi, sekaligus bahan perdebatan yang tidak pernah habis. Rasionalisme yang memandang pengalaman inderawi hanya sebagai sejenis perangsang bagi pikiran, kemudian direspon oleh empirisme yang balik mengatakan bahwa akal hanya sejenis tempat penampungan yang secara pasif menerima hasil-hasil penginderaan.[1] Walaupun tidak sama sekali mengingkari peran akal maupun indera, pada intinya keduanya tetap berdebat masalah sumber pengetahuan. Rasionalisme dan empirisme kemudian mendapat respon dari Immanuel Kant dengan pengakuannya bahwa akal dan indera adalah sumber ilmu pengetahuan.[2]

Perdebatan-perdebatan epistemologi tersebut tidak berakhir pada satu tahap atau didamaikan oleh aliran tertentu, karena ia tidak hanya berbicara masalah sumber, tetapi juga metode dan struktur (pola pikir tokoh atau aliran). Metode untuk menjadikan pengetahuan sebagai ilmu memuat syarat-syarat yang berfungsi menguji keabsahan ilmu. Syarat-syarat itu adalah bahan perdebatan yang menambah masalah epistemologi tidak pernah tuntas. Richard Rorty, yang pemikirannya diulas oleh I. Bambang Sugiharto adalah salah satu tokoh yang menyerang epistemologi dari sisi metode. Ia mengkritik bahwa metode rasionalisme adalah bentuk keanehan. Menurut rasionalisme, ilmu harus selalu merupakan persesuaian persis antara akal dan kenyataan luar. Untuk mencapai persesuaian, rasionalisme mengharuskan adanya refleksi yang mengkaji pendapat-pendapat yang dilakukan oleh akal sendiri. Pendapat-pendapat ditata secara betul sesuai dengan hubungan-hubungan yang jelas dan tegas. Seluruh prosedur tersebut dilakukan oleh akal. Artinya, keabsahan ilmu didasarkan pada akal.[3] Otoritas akal itulah yang justru menjadikan upaya persesuaian pengetahuan antara akal dan kenyataan luar tidak tercapai. Subjektivitas adalah penentu sahihnya ilmu. Oleh karena itu, wajar jika empirisme mempermasalahkan subjektivitas rasionalisme.

Epistemologi adalah pemegang wewenang atas keabsahan ilmu. Pada waktu yang sama, wewenang epistemologi adalah “kekangan” bagi semua ilmu. Semua ilmu harus tunduk dan patuh terhadap epistemologi agar mendapat predikat sah. Dan konsekuensi terbesar bagi ilmu yang tidak patuh adalah claim ketidaksahihan. Konsekuensi tersebut berlaku bagi semua ilmu, tidak terkecuali psikologi.

August Comte tidak mengakui psikologi sebagai cabang ilmu, karena kajiannya adalah pengalaman batiniah, [4] tidak dapat diindera, atau tidak terbukti (non-evident). Dari sisi sumber maupun metode, psikologi dikatakan tidak memiliki kesahihan. Tentu saja redikat tersebut menimbulkan “kegerahan” beberapa ilmuwan yang disebut ilmuwan psikologi. Johan Friedrich Herbart (1776-1841) kontan menulis A Texbook of Psychology dan Psychology is Science yang menegaskan bahwa psikologi adalah ilmu.[5] Sayangnya, Herbart terjebak oleh tulisannya sendiri. Ia tetap tidak membantu psikologi menjadi diakui sebagai ilmu karena tidak pernah melakukan penelitian ilmiah, melainkan hanya spekulasi-spekulasi. Herbart gugur sebagai “bapak psikologi” sebab tidak mematuhi syarat-syarat ilmu pengetahuan. Psikologi baru diakui setelah Wilhelm Wund mendirikan laboratorium psikologi di Leipzig, Jerman.[6] Psikologi diakui sebagai ilmu karena memiliki laboratorium yang berfungsi mengukur fenomena-fenomena psikologis tidak tampak menjadi tampak. Jadi, psikologi mengembangkan pengukuran-pengukuran terhadap fenomena-fenomena psikologi agar mendapat predikat ilmu.

Jika psikologi pernah tidak diakui sebagai ilmu karena kuasa epistemologi, bagaimana dengan psikoanalisis. Jawabannya adalah tidak jauh berbeda dengan psikologi. Sigmund Freud, pendiri psikoanalisis hidup di masa August Comte (1798-1857) yang mengusung positivisme[7] lengkap dengan epistemologi yang harus diberlakukan pada semua ilmu pengetahuan. Di tengah penghambaan ilmu pengetahuan terhadap positivisme, Freud mendapat nilai buruk. Epistemologinya diserang, sehingga dalam pengantar “Tafsir Mimpi” ia merasa perlu menegaskan bagaimana kedudukan epistemologi mimpi dalam pengetahuan ilmiah kontemporer.[8] Dari kalangan psikologi sendiri pun tidak sedikit yang enggan menerima psikoanalisis. Bukti tersebut terlihat jelas dari paparan James D. Page yang mewakili para psikolog berikut ini;

The unwillingness of most psychologists to accept psychoanalysis fully has been explained on the grounds that Freudian concepts are based on subjective, nonscientific techniques that have no self-evident validity.[9]

Ungkapan di atas secara jelas didasarkan pada sebuah ukuran epistemologi yang memiliki syarat-syarat tertentu. Psikoanalisis dianggap subjective, nonscientific, dan tidak memiliki validitas.

Pernyataan lain yang lebih tegas menyerang kecacatan asumsi yang dibangun Freud dalam menghasilkan teori adalah pernyataan;

“The Oedipus Complex is based on the faulty assumption that there is a fixed, uniform pattern of family life.”[10]

Pernyataan-pernyataan di atas adalah gambaran riil bagaimana besarnya peran epistemologi dalam menilai ilmu pengetahuan. Dengan alasan itulah, penulis merasa perlu untuk mengetahui bagaimana epistemologi, yang dalam hal ini adalah epistemologi psikoanalisis Sigmund Freud sebagai salah satu aliran dalam ilmu yang sedang penulis tekuni.

B. Rumusan Masalah

Epistemologi didefinisikan sebagai cabang filsafat yang memperlajari asal mula atau sumber, struktur, metode dan syahnya (validitas) pengetahuan.[11] Dengan mengacu pada definisi tersebut, maka kajian ini diarahkan pada ketiga unsur yang terdapat dalam epistemologi, yaitu:

Apa asal usul atau sumber yang digunakan Sigmund Freud untuk mendapatkan teori-teori psikoanalisis pada periode klasik?

Bagaimana struktur berpikir Sigmund Freud untuk merumuskan teori-teori psikoanalisis pada periode klasik?

Bagaimana metode Sigmund Freud untuk mendapatkan teori-teori psikoanalisis pada periode klasik?

C. Tujuan Kajian

Kajian ini bertujuan untuk memahami (to understand) dan menjelaskan (to explan):

Asal usul atau sumber yang digunakan Sigmund Freud untuk mendapatkan teori-teori psikoanalisis pada periode klasik.
Struktur berpikir Sigmund Freud untuk merumuskan teori-teori psikoanalisis pada periode klasik.
Metode Sigmund Freud untuk mendapatkan teori-teori psikoanalisis pada periode klasik.

D. Manfaat Kajian

Kajian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan sebesar-besarnya bagi:

Penulis pribadi. Sampai saat ini penulis merasa belum memahami ilmu psikologi secara mendalam. Maka, kajian ini akan sangat bermanfaat untuk mencapai pemahaman mendalam tentang ilmu psikologi. Walaupun psikoanalisis hanya satu dari sekian banyak aliran psikologi dan tidak menjamin penguasaan seluruh ilmu psikologi, namun, menurut penulis pemahaman terhadap sesuatu secara mendalam lebih baik dari pada banyak, tetapi hanya setengah. Selain manfaat di atas, kajian ini sekaligus menjadi dasar bagi penulis untuk mengetahui kelebihan-kelebihan maupun kelemahan-kelemahan psikoanalisis. Metode kajian yang digunakan juga akan banyak melatih kemampuan penulis dalam menyekemakan dan menganalisis pemikiran ilmuwan. Pada tahap yang lebih lanjut kajian ini akan menjadi bekal keilmuan yang sangat penting dalam pendidikan yang lebih tinggi.
Ilmuwan, akademisi, psikolog maupun psikiatri dalam memahami psikoanalisis Sigmund Freud. Seluruh kalangan yang bergelut dalam psikoanalisis diharapkan mendapatkan bantuan pada hal yang lebih inti, yaitu epistemologi. Menurut penulis, kajian ini sangat berguna sebagai patokan dasar dalam mengembangkan ataupun mengkritisi psikoanalisis.
Disiplin ilmu filsafat. Filsafat adalah salah satu disiplin yang banyak bersentuhan langsung dengan psikologi. Satu hal yang sama antara filsafat dan psikologi adalah sama-sama membicarakan manusia. Freud juga tidak melepaskan diri dari filsafat. Ia mengaku sangat terbantu oleh pemikiran salah satu filsuf Jerman, Schopenhauer yang berusaha menjelaskan penyakit jiwa dalam bukunya “Dunia Sebagai Kehendak dan Ide”.[12] Filsuf-filsuf modern seperti Michel Foucault dan Edward W. Said misalnya, banyak mengutip pemikiran Freud. Dengan demikian pemikiran Freud langsung bersentuhan dengan filsafat.
Mahasiswa psikologi. Psikoanalisis sebagai materi mata kuliah pokok dalam mempelajari keilmuan psikologi wajib didalami secara utuh. Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan, maka semakin besar tuntutan bagi mahasiswa untuk menguasai keilmuannya secara utuh, bukan setengah-setengah, apalagi hanya sekedar ingin tahu. Untuk itu kajian dalam skripsi ini dapat menjadi pelengkap dalam usaha memahami keilmuan psikologi.

E. Batasan Kajian

Banyaknya teori psikoanalisis dan perubahan-perubahan yang ada di dalamnya membuat penulis memberi batasan dalam kajian ini. Penulis membatasi hanya sampai pada periode pertama, yang selanjutnya disebut klasik. Pembedaan periode tersebut mengikuti pembedaan yang dilakukan Kees Bertens. Kees Bertens membagi pemikiran Freud menjadi tiga periode. Periode pertama (1895-1905) adalah periode merintis psikoanalisis sampai pada penemuan teori-teori mendasar. Pada periode ini Freud menghasilkan beberapa karya penting, yaitu Studies on Hysteria, The Interpretation of Dreams, Psychopathology of Everyday Life, Three Essays on the Theory of Sexuality, Jokes and Their Relation to The Unconscious, dan Dora Case. Periode kedua (1905-1920) adalah pendalaman teori psikoanalisis, dan periode ketiga (1920-1939) adalah periode revisi beberapa teori penting dalam psikoanalisis.[13] Perubahan-perubahan tersebut memungkinkan terjadinya perubahan epistemologi. Kemungkinan itulah yang menurut penulis akan mempersulit fokus penelitian. Maka dari itu, penulis membatasi kajian ini hanya pada periode pertama (selanjutnya disebut klasik).

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini akan dipecah menjadi lima bab. Bab I berisi latar belakang, yaitu alasan pentingnya mengangkat kajian ini, rumusan masalah, tujuan kajian, manfaat kajian, batasan kajian, sistematika penulisan, metode kajian, dan landasan teori. Bab II berisi riwayat hidup dan pemikiran Sigmund Freud.

Bab III mengulas secara spesifik teori psikoanalisis pada periode klasik. Bab IV merupakan jawaban rumusan masalah dalam kajian ini. Dan pada bab V adalah bagian kesimpulan dan saran.

G. Metode Kajian

Model Kajian

Kajian ini merupakan penelitian kepustakaan yang menggunakan model Historis Faktual, yaitu penulis mengikuti cara dan arah pikiran yang disajikan tokoh dalam naskah untuk mencari jawaban atas rumusan masalah.[14] Jadi, penulis mengikuti kronologis historis Sigmund Freud dari awal ia memulai karir psikoanalisis hingga menghasilkan teori-teori psikoanalisis.

Langkah-langkah Kajian

a. Pengumpulan Data (literatur), baik sumber primer, sumber sekunder maupun sumber pelengkap. Sumber primer adalah karya-karya Freud pada periode klasik maupun di luar periode klasik yang menjelaskan atau menggambarkan epistemologi psikoanalisis pada periode klasik. Sumber-sumber yang dimaksud adalah, Sekelumit Sejarah Psikoanalisa (1986), Memperkenalkan Psikoanalisa: Lima Ceramah (1991), Tafsir Mimpi (2001), Teori Seks (2003a), Psikopatologi dalam Kehidupan Sehari-hari (2005), Pengantar Umum Psikoanalisis (2006). Sumber sekunder adalah karya orang lain yang menjelaskan atau menggambarkan epistemologi psikoanalisis pada periode klasik. Sedangkan sumber pelengkap adalah karya Freud dan karya orang lain yang tidak menjelaskan atau menggambarkan epistemologi psikoanalisis pada periode klasik (baik berupa buku, artikel, jurnal, atau tulisan dari internet yang bisa dipertanggungjawabkan). Secara spesifik, sumber pelengkap tidak berhubungan langsung dengan apa yang ingin ditemukan dalam rumusan masalah, misalnya sumber yang hanya menjelaskan riwayat hidup Freud.

b. Klasifikasi Data, yaitu pengklasifikasian pemikiran Freud berdasarkan periode. Hal ini dilakukan dengan mengacu pada batasan masalah, yaitu hanya sampai pada periode klasik.

c. Pengolahan Data.

Setelah pemikiran Freud pada periode klasik diketahui, maka data-data tersebut akan diolah dengan cara sebagai berikut:

1. Analisis, yaitu menelaah dan mengkaji data-data yang tersedia sehingga mendapatkan pemahaman tentang epistemologi psikoanalisis Sigmund Freud pada periode klasik.

2. Interpretasi, yaitu menyelami pemikiran-pemikiran Freud pada periode klasik secara mendalam yang sesuai dengan fokus penelitian, sehingga dapat ditangkap artinya.

3. Komparasi, yaitu membandingkan pendapat Freud yang ada di satu buku dengan pendapat yang ada di buku lain.

4. Menggunakan bahasa Inklusi atau Analogikal, yaitu peneliti mengikuti kaidah bahasa buku untuk teks literatur atau alur pikiran sesuai bahasa yang dipakai tokoh.

5. Deskripsi, penulis menguraikan secara teratur seluruh konsepsi yang ada di dalam literatur-literatur.

[1] Louis O. Kattsoff, Pengantar Filsafat, terj. Soejono Soemargono (Yogyakarta, 1996), hal. 137, 139.

[2] Ibid, hal. 144.

[3] Richard Rorty, Conaequences of Pragmatism (Minneapolis, 1982) dalam I. Bambang Sugiharto, Posmodernisme: Tantangan Bagi Filsafat (Yogyakarta, 1996), hal. 69-70.

[4] Asmadi Alsa, Pendekatan Kuantitatif & Kualitatif serta Kombinasi dalam Penelitian Psikologi: Satu Uraian Singkat dan Contoh Berbagai Tipe Penelitian (Yogyakarta, 2004), hal. 9.

[5] Ibid, hal. 10.

[6] Ibid.

[7] Donny Gahral Adian, Percik Pemikiran Kontemporer: Sebuah Pengantar Komprehensif (Yogyakarta, 2006), hal. 24.

[8] Sigmund Freud, Tafsir Mimpi, terj, Apri Danarto, Ekandari Sulistyaningsih, Ervita (Yogyakarta, 2001), hal. 1-2.

[9] James D. Pages, Abnormal Psychology: Clinical Approach to Psychological Deviants (New Delhi, 1978), hal. 194.

[10] Ibid, hal. 193.

[11] Ali Mudhofir, Pengenalan Filsafat dalam Koento WibisonoSiswomihardjo, dkk. (Tim Dosen Filsafat Ilmu Fakultas Filsafat UGM), Filsafat Ilmu (Yogyakarta, 2003), hal. 32.

[12] Sigmund Freud (Jakarta, 1986), op. cit., hal. 12.

[13] Kees Bertens (pengantar) dalam Sigmund Freud (Jakarta, 1991), op. cit., hal. xx-xxxvi.

Periode kedua bisa disebut sebagai periode persinggungan Freud dengan sejarah, peradaban dan lain-lain, diantaranya adalah Totem and Taboo.

[14] Sudarto, Metode Penelitian Filsafat, (Jakarta, 1996), hal. 103.

PERANAN PENYIDIK DALAM TINDAK PIDANA NARKOBA

2010-01-06T04:10:00.001-08:00

A. Latar Belakang Permasalahan

Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal Pembangunan nasional perlu ditingkatkan secara terus menerus termasuk derajat kesehatannya.

Peningkatan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan dibidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain pada satu sisi dengan mengusahakan ketersediaan narkotika dan obat-obatan jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat-obatan untuk kesehatan, juga digunakan untuk percobaan dan penelitian yang diselenggarakan pemerintah dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan dan mendapat ijin dari Menteri Kesehatan.

Pada era globalisasi ini masyarakat lambat laun berkembang, dimana perkembangan itu selalu diikuti proses penyesuaian diri yang kadang-kadang proses tersebut terjadi secara tidak seimbang. Dengan kata lain, pelanggaran terhadap norma-norma tersebut semakin sering terjadi dan kejahatan semakin bertambah, baik jenis maupun bentuk polanya semakin kompleks. Perkembangan masyarakat itu disebabkan karena ilmu pengetahuan dan pola pikir masyarakat yang semakin maju

Dan masyarakat berusaha mengadakan pembaharuan-pembaharuan di segala bidang. Namun kemajuan teknologi tidak selalu berdampak positif, bahkan ada kalanya berdampak negatif. Maksudnya adalah dengan kemajuan teknologi juga ada peningkatan masalah kejahatan dengan menggunakan modus operandi yang canggih. Hal tersebut merupakan tantangan bagi aparat penegak hukum untuk mampu menciptakan penanggulangannya, khususnya dalam kasus narkotika dan obat-obatan terlarang.

Akhir-akhir ini kejahatan narkotika dan obat-obatan terlarang telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi dan teknologi yang canggih, aparat penegak hukum di harapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia khususnya bagi generasi penerus bangsa.

Diantara aparat penegak hukum yang juga mempunyai peran penting terhadap adanya kasus tindak pidana narkoba ialah " Penyidik ", dalam hal ini penyidik POLRI, dimana penyidik diharapkan mampu membantu proses penyelesaian terhadap kasus pelanggaran tindak pidana narkoba.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika[1] dan Undang-Undang No. 5 tahun 1997 tentang psikotropika[2] didalamnya diatur sanksi hukumnya, serta hal-hal yang diperbolehkan, dengan dikeluarkanya Undang-Undang tersebut, maka penyidik diharapkan mampu membantu proses penyelesaian perkara terhadap seseorang atau lebih yang telah melakukan tindak pidana narkoba dewasa ini.

Efektifitas berlakunya Undang-Undang ini sangatlah tergantung pada seluruh jajaran penegak umum, dalam hal ini seluruh intansi yang terkait langsung, yakni penyidik Polri serta para penegak hukum yang lainnya. Disisi lain hal yang sangat penting adalah perlu adanya kesadaran hukum dari seluruh lapisan masyarakat guna menegakkan kewibawaan hukum dan khususnya terhadap Undang-Undang No. 5 tahun 1997 dan Undang-Undang No. 22 tahun 1997. Maka peran penyidik bersama masyarakat sangatlah penting dalam membantu proses penyelesaian terhadap kasus tindak pidana Narkoba yang semakin marak dewasa ini.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang tersebut di atas , maka penulis ingin mengupas beberapa Permasalahan yang dijadikan obyek di dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Sampai sejauh mana peranan penyidik dalam menjalankan tugas untuk menangani tindak pidana Narkoba?

2. Bagaimana langkah-langkah penyidik dalam mengungkap masalah terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana Narkoba?

3. Hambatan-hambatan apa yang ditemui para penyidik dalam penyelesaian terhadap pelaku tindak pidana narkoba ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan atau penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui serta mempelajari secara lebih mendalam bagaimana peranan penyidik dalam membantu proses penyelesaian kasus tindak pidana Narkoba.

2. Penulis ingin mengetahui bagaimana penjatuhan sanksi terhadap para pelaku dan pengedar narkoba.

3. Penulis ingin mengetahui kendala-kendala apa yang dihadapi oleh penyidik dalam melaksanakan tugasnya tersebut.

4. Penulis ingin mengetahui sejauh mana peranan penyidik didalam membantu proses penyelesaian kasus tindak pidana narkoba yang terjadi didalam masyarakat.

D. Metode Penelitian

Sebagaimana lazimnya dalam penulisan skripsi ini diperlukan data-data dimana data-data tersebut diperoleh dengan menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

1. Sumber Data

a. Studi Kepustakaan

Yaitu dilakukan dengan cara mempelajari, mengumpulkan pendapat para pakar hukum yang dapat dibaca dari literatur, yurisprudensi, majalah-majalah dan koran-koran yang kebetulan memuat tentang masalah yang diteliti.

b. Studi Lapangan

Yaitu dilakukan dengan cara melakukan penelitian langsung pada obyek penelitian.

2. Pengumpulan data, yaitu pengumpulan data dari lapangan dengan menggunakan beberapa teknik diantaranya adalah :

a. Teknik observasi,

Teknik pengumpulan data dengan cara melihat atau mengamati langsung pada obyek penelitian di lapangan.

b. Teknik wawancara,

Adalah teknik pengumpulan data dengan cara wawancara langsung dengan pihak yang erat hubungannya dengan penelitian agar data yang diperoleh lebih jelas dan akurat.

c. Teknik Dokumentasi

Adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen yang berupa arsip atau naskah lainnya yang diperoleh dari instansi yang berhubungan dengan penelitian

3. Analisa Data

Data-data yang terkumpul akan disusun secara deskriptif kualilatif [3] yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data-data yang diperoleh dari lapangan baik data primer maupun data sekunder.

FREE DOWNLOAD SKRIPSI

[1] Undang-Undang No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika

[2] Undang-Undang No. 5 tahun tentang psikotropika

[3] Kamus lengkap. karangan Trisno Yuwono dan Pius Abdullah

PERAN DPR DALAM PENGANGKATAN DUTA BESAR RI

2010-01-06T04:08:00.001-08:00

A. Latar Belakang Masalah

Suasana perpolitikan nasional pasca tumbangnya rezim orde baru Suharto, disambut oleh semua kalangan sebagai masa kebebasan dan berekpresi. Keadaan ini semakin bertambah seiring dengan dilakuakannya perubahan terhadap UUD 1945 yang di anggap turut melindungi kekuasaan otoriter tersebut selama 32 tahun dan kerap melahirkan kekuasaan tanpa batas.

Nuansa kehidupan demokratis semakin terasa ketika para elit politik kembali melakukan peran dan fungsi masing-masing. Sentralisasi kekuasaan yang menumpuk pada lembaga eksekutif pada masa lalu, berubah menjadi pemerataan kekuasaan dengan saling kontrol di antara tiap lembaga negara.

Hal ini pula yang memulihkan kembali peran lembaga perwakilan. Lembaga yang merupakan simbol dari keluhuran demokrasi di mana didalamnya terdapat orang-orang pilihan yang dijadikan wakil rakyat yang memiliki integritas, tanggung jawab, etika serta kehormatan, yang kemudian dapat diharapkan menjadi perangkat penyeimbang dan pengontrol terhadap kekuasaan eksekutif sebagi penggerak roda pemerintahan.

Bagi negara yang menganut kedaulatan rakyat keberadaan lembaga perwakilan hadir sebagai suatu keniscayaan. Adalah tidak mungkin membayangkan terwujudnya suatu pemerintah yang menjujung demokrasi tanpa kehadiran institusi tersebut. Karna lewat lembaga inilah kepentingan rakyat tertampung kemudian tertuang dalam berbagai kebijakan umum yang sesuai dengan aspirasi rakyat.

Untuk itu menurut kelaziman teori-teori ketatanegaraan dalam hal mana pada umumnya lembaga ini berfungsi dalam tiga wilayah, yaitu, Pertama, wilayah legislasi atau pembuat aturan Perundang-undangan, Kedua, wilayah penyusunan anggaran. dan Ketiga, wilayah pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.

Dalam UUU 1945 setelah perubahan pengaturan terhadap lembaga perwakilan di Indonesia ini dapat kita lihat pada Pasal 1 ayat (2) dimana Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Sedangkan pada Pasal 20A ayat (1), DPR sendiri memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Selanjutnya dalam melaksanaakan fungsinya. sebagai mana dijelasakan pada Pasal 20A ayat (2), DPR mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Serta setiap anggota DPR mempunyai hak mengajukan pertanyaan, hak menyatakan usul dan berpendapat sekaligus hak imunitas. Sedangkan kedudukan DPR sangat kuat, karena presiden tidak dapat membekukan ataupun membubarkan DPR sebagai mana tertera pada Pasal 7C.

Namun demikian keberadaan lembaga perwakilan yang baru tersebut belum dapat berfungsi penuh sebagai mana mestinya, karna masih perlu di tindak lanjuti dengan kesepakatan Undang-Undang yang akan menjadi aturan main terbentuknya lembaga itu. Dan ini diharapkan tuntas setelah pemilu 2004 yang akan datang, di mana akan diadakan pemilihan langsung terhadap DPR dan DPD serta Presiden dengan Wakil Presiden.

Sejalan dengan perubahan struktur Sistem kelembagaan negara dengan di amandemen UUD 1945 serta perubahan dinamika perpolitikan yang terus melangkah maju dengan kemudian menata kearah perpolitikan yang sehat dan demokratis, maka pengamatan terhadap DPR sebagai salah satu lembaga perwakilan berikut sebagai lembaga politik sangatlah penting dan urgen. Kenyataan yang berkembang menunjukan adanya fenomena baru terhadap peran lembaga perwakilan tersebut. Peran DPR seakan di sulap dari yang tak berdaya tatkala berhadapan dengan pemerintah, tiba-tiba berubah menjadi lembaga yang kuat terutama dalam fungsinya mengawasi gerak-gerik keberadaan lembaga eksekutif.

Secara legal formal peran DPR terlebih dalam fungsi pengawasan mengalami Perubahan besar setelah di lakukan amandemen terhadap UUD 1945 yang dilakukan sejak Sidang Umum MPR 1999. Dengan fungsi pengawasan yang dimiliki legislatif misalnya, menjadikan setiap kebijakan pemeritah yang akan di buat maupun akan dilaksanakan harus terlebih dahulu mendapat persetujuannya. Hak prerogatif yang dimiliki presiden semakin sempit karna di sisi lain DPR menempatkan diri sebagi lembaga penentu kata-putus dalam betuk memberi persetujuan dan beberapa pertimbangan terhadap agenda-agenda pemerintah. Dalam pembuatan undang - undang presiden kini hanya memiliki kekuasaan mengusulkan rancangan Undang-Undang (RUU). Sedangkan kekuasaan untuk menetapkan suatu RUU menjadi Undang-Undang ada di tangan DPR. Dalam hal pengangkatan duta, Peresiden harus terlebih dahulu memperhatikan pertimbangan DPR, kemudian Presiden menerima penempatan duta dari negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR pula. Selain itu, DPR juga telah memiliki peranan yang lebih besar dalam pengangkatan Direktur Bank Indonesia dan dalam pengangkatan Ketua Mahkamah Agung. Wewenang dan kekuasaan yang lebih besar juga diindikasikan oleh frekuensi pemanggilan mentri yang menjadi lebih sering dan melalui pembentukan panitia khusus untuk melakukan investigasi terhadap dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh eksekutif.

Dalam pada itu kekuasaan DPR pada fungsi pengawasan terlihat pula dalam pengangkatan Duta Besar Republik Indonesia (RI). Pasal 13 ayat (2) UUD 1945 setelah perubahan, menyebutkan “Dalam hal pengangkatan duta, Presiden memperhatikan pertimbangan DPR”. Menurut ketentuan yang baru tersebut diisyaratkan bahwa dalam pengangkata duta besar (dubes) tidak hanya merupakan hak prerogratif Presiden namun juga melibatkan peran DPR untuk memberikan pertimbangan. Dubes yang akan ditempatkan di suatu negara oleh pemerintah, harus terlebih dahulu melalui dengar pendapat yang dilakukan DPR. Hal ini kemudian menjadikan hubungan antara Presiden dan DPR berkaitan dengan pencalonan dubes mulai dipersoalkan oleh sekian banyak kalangan, ketika keputusan DPR yang mempermasalahkan calon-calon dubes yang diajukan oleh pemerintah.

Pada waktu melakukan uji visi dan misi terhadap 27 calon dubes tanggal 27 Juni 2002 Komisi I DPR yang mengurusi hubungan luar negeri, tidak meloloskan tujuh calon dubes yang diajukan oleh Mentri Luar Negeri (Menlu)[1]. Dibagian lain sebaliknya bahwa dalam pemantauan kompas ada 37 pos perwakilan RI yang kosong, tanpa kepala perwakilan atau duta besar[2]. Permasalahan demikian dapat menggangu hubungan luar negeri Indonesia, di mana pada saat ini bangsa kita sedang meyakinkan pihak luar untuk memberikan pengakuan terhadap acaman disintegrasi, memberikan kepercayaaan untuk menanamkan investasi serta dapat menjalin hubungan (politik, ekonomi, sosial, budaya) terhadap bangsa yang selama ini sedang mengalami krisis multidimensi.

Dalam pemahaman legal formal diasumsikan jika wewenang dan kekuasaan yang dimiliki oleh lembaga perwakilan lebih besar, maka kemampuannya untuk melakuakan pengawasan otomatis akan menjadi lebih besar pula. Hal demikian apakah tidak mempengaruhi gerak langkah eksekutif sebagai lembaga yang bersentuhan langsung dengan rakyat lewat kebijakan-kebijakannya. Menurut Jimly Asshiddiqy,[3] gejala penambahan kewenangan atau penumpukan kekuasaan pada DPR di satu segi baik dan positif, tetapi di pihak lain dapat pula menimbulkan kekhawatiran tersendiri. Apalagi dikaitkan dengan aura euphoria dalam Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh DPR cenderung meluap-luap seperti tidak dapat dikendalikan dan belum tentu sehat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagai manakah pengaturan tentang tata cara pengangkatan duta besar RI?

2. Bagai manakah peran dan kekuasaan DPR dalam pengangkatan Duta Besar RI setelah perubahan UUD 1945 ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui pengaturan tentang tata cara pengangkatan duta besar RI.

2. Untuk mengetahui peran dan kekuasaan DPR dalam pengangkatan Duta Besar RI setelah perubahan UUD 1945

D. Kerangka Pemikiran

1. Kekuasaan dan Trias Political Pembagian Kekuasaan Menurut Fungsinya

Kekuasaan mempunyai peran yang amat penting dan dapat menentukan berjuta-juta umat manusia. Oleh karna itu, kekuasaan (power) sangat menarik perhatian para ahli ilmu sosial, politik, serta ahli hukum tata negara.

Mengenai pengertian kekuasaan sendiri sampai saat ini belum ada difinisi yang seragam di antara para ahli. Namun demikian Menurut Mariam Budiarjo[4], kekuasaan merupakan kemampuan seseorang atau kelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah lakunya seseorang atau kelompok lain seseorang sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan itu.

Sedangkan menurut Max Weber[5] mengatakan, kekuasaan adalah kesempatan seseorang atau sekelompok orang untuk menyadarkan masyarakat akan kemauan-kemauan sendiri, dengan sekaligus menerapkannya terhadap tindakan-tindakan perlakuan dari orang-orang atau golongan tertentu. Kekuasaan mempunyai aneka macam bentuk, dan bermacam-macam sumber. Hak milik kebendaan dan kedudukan adalah sumber dari kekuasaan.

Umumnya kekuasaan itu berbentuk hubungan (relationship), dalam arti bahwa ada satu fihak memerintah dan ada pihak yang diperintah (the rule and the ruled); satu pihak yang memberi perintah, satu pihak yang mematuhi perintah. Selain itu sebagaimana dikemukakan Robert M. Maclver bahwa kekuasaan dalam suatu masyarakat selalu berbentuk piramid. Ini terjadi karena kenyataan bahwa kekuasaan yang satu membuktikan dirinya lebih unggul dari pada lainnya, hal mana berarti bahwa yang satu itu lebih kuat dengan jalan mensubordinasikan kekuasaan lainya itu.[6]

Dari sekian banyak bentuk kekuasaan yang ada, maka kekuasaan politik mempunyai arti dan kedudukan sangat penting. Karena penting dan strategisnya kekuasaan politik, maka kekuasaan itu harus diintergrasikan, dan intergrasi kekuasaan politik itu diwujudkan dalam bentuk negara. Oleh karena negara merupakan sesuatu yang bersifat abstrak, maka dalam kenyataannya tindakan negara itu dilakukan oleh kelompok orang dari kekuatan kelompok tertentu yang terdapat dalam masyarakat negara melalui cara-cara tertentu. Pada hakekatnya kelompok atau kekuatan politik yang sedang memegang kekuasan negara inilah yang membuat keputusan-keputusan atas nama negara kemudian melaksanakannya. Oleh kamanya bukan tidak mungkin bahwa kekuatan politik tertentu yang sedang memegang kekuasan dalam negara dapat menyalah gunakan kekuasaan.[7]

Kecenderungan otoriter adalah kodrat yang melekat pada kekuasaan. Kekuasaan berpotensi otoriter dan otoritarian membutuhkan kekuasaan. Kekuasaan yang otoriter akhirnya melahirkan sistem bernegara yang korup. Power tend to corrupt, absolute power lands to corrupt absolutely, begitulah menurut Lord Action. Oleh karena itu pembatasan kekuasaan dari sejak dulu telah diperbicangkan oleh para ahli politik maupun ahli hukum tata negara. Mereka sependapat, agar supaya kekuasaan tidak disalahgunakan maka kekuasaan itu perlu dibatasi dan dipisahkan, kemudian lalu di atur pada seperangkat kaidah hukum yang tertuang dalam konstitusi.

Teori tentang pemisahan kekuasaan (separation of power) maupun pembagian kekuasaan (distribution of power) yang menjadi salah satu muatan konstitusi sebagai pijakan dalam penyelenggaraan negara sering disebut Sistem penyelenggaraan negara. Gagasan pemisahan kekuasaan maupun pembagian kekuasaan mempunyai keterkaitan yang sangat erat dengan doktrin trias politica. Trias politica adalah anggapan bahwa kekuasaan negara terdiri dari tiga macam kekuasaan, yaitu : Pertuma, kekuasaan legislatif atau kekuasaan membuat Undang-Undang (rule making function). Kedua, kekuasaan eksekutif atau kekuasaan melaksanakan Undang-Undang {rule application). Ketiga, kekuasaan yudikatif atau kekuasaan mengadili atas pelanggaran Undang-Undang (rule judication function). Trias politica merupakan suatu prinsip normatif bahwa kekuasaan-kekuasaan ini sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.[8]

Gagasan trias politica pertama kali dikemukakan oleh John Locke( 1632-1704) dan ditafsirkan sebagai pemisahan kekuasaan atau separation of power dalam bukunya yang berjudul "Two Treatises on civil government" (1690) menurut Locke kekuasan regara di bagi dalam tiga kekuasaan yaitu, kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan fedaratif, yang masing-masing terpisah satu sama lain.

Dalam kurun waktu selanjutnya tepatnya pada tahun 1798. Gagasan separation of power yang dikemukakan oleh Locke dikembangkan kemudian oleh seorang filsuf perancis Montesquieu dalam bukunya berjudul " L 'Espirit Des Lois " (the spirit of law). Menurut Montesquieu kekuasaan pemerintah di bagi dalam tiga jabatan, yaitu; kekuasan legislatif, kekuasan eksekutif, dan kekuasan yudikatif. Ketiga kekuasan itu menurutnya harus terpisah sama sekali, baik mengenai tugasnya maupun mengenai alat perlengkapan penyelenggaranya.[9] Montesquieu menekankan kebebasan yang sungguh-sungguh (kemandirian) bagi kekuasaan yudikatif, oleh kekuasaan inilah yang menjadi tulang punggung kemerdekaan individu dan sebagai tonggak penentu dalam memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi.

Dari penegasan tentang pemisahan kekuasaan maupun pembagian kekuasaan tersebut, pada kenyataannya ternyata menunjukan bahwa cara pembagian kekuasan yang dilakukan oleh Montesquieu yang lebih di terima.[10] Hal ini lebih disebabkan karena kekuasaan federatif diberbagai negara sekarang ini dilakukan oleh eksekutif melalui departemen luar negennya masing-masing.

Kendatipun konsep trias politica Montesquieu sangat popular, namun tidak diperaktekan secara murni karna tidak sesuai dengan kenyataan. Berbagai kritik telah dilontarkan terhadap konsep tersebut, antaranya diungkapkan oleh E.Utrecht,[11] ia tidak sejalan dengan pemisahan kekuasaan yang dilakukan oleh Montesquieu dengan mengajukan dua keberatan :

a. Pemisahan mutlak seperti yang dikemukakan oleh Cahales Montesquieu,
mengakibatkan adanya badan kenegaraan yang tidak ditempatkan di bawah pengawasan suatu badan negara lain. Tidak ada pengawasan itu berarti kemungkinan bagi suatu badan kenegaraan untuk melampaui batas kekuasaannya dan oleh sebab itu kerja sama antara masing-masing badan kenegaraan dipersulit. Oleh karena itu, tiap-tiap badan diberikan kesempataan untuk saling mengawasi.

b. Dalam negara modern atau welfare state (mulai berkembang pada akhir abad 19 awal abad 20) lapangan tugas pemerintahan bertambah luas untuk mewujudkan berbagai kepentingan masyarakat. Dalam hal demikian, tidak mungkin di terima asas pemisahan tegas (vast beginsel) bahwa tiga fungsi tersebut masing-masing hanya diserahkan kepada suatu badan kenegaraan tertetentu.

Terlepas dari apakah konsep trias politica itu dapat dilaksanakan secara murni atau tidak, yang jelas pembagian kekuasaan itu dimaksudkan untuk menjamin kemerdekaan dan menghindari penumpukan kekuasaan negara pada pihak tertentu, serta melidungi rakyat dari keserakahan penguasa. Untuk itu, dalam mengupas konsep pemisahan kekuasaan tidak dapat ditafsirkan secara harafiah, tetapi
disesuaikan dengan ide demokrasi.

Dengan bertitik tolak dari pemikiran pemisahan kekuasaan yang ditawarkan Montesquieu yang mengarah pada keharusan menciptakan struktur kekuasaan pemerintah di mana tugas dan fungsi masing-masing terpisah satu sama lain. Sebagai langkah untuk menciptakan pemerintahan yang tidak korup, maka layak kiranya di simak pendapat yang cukup moderat tentang penapsiran pemisahan kekuasaan yang
dilontarkan oleh Sir Ivan Jeninng,[12] dalam bukunya yang berjudul The Law and Constitution, menurutnya...

FREE DOWNLOAD SKRIPSI

PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN KEPENTINGAN UMUM

2010-01-06T04:06:00.001-08:00

A. Latar Belakang

Pembangunan Nasional yang dilaksanakan dalam rangka memenuhi amanat Pembukaan UUD 45, dari tahun ke tahun terus meningkat. Bersamaan dengan itu jumlah penduduk terus bertambah, dan sejalan dengan semakin meningkatnya pembangunan dan hasil-hasilnya, maka semakin meningkat dan beragam pula kebutuhan penduduk itu.

Termasuk dalam kegiatan pembangunan Nasional itu adalah pembangunan untuk kepentingan umum. Pembangunan untuk kepentingan umum ini harus terus diupayakan pelaksanaannya seiring dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk yang disertai dengan semakin meningkatnya kemakmurannya.

Penduduk yang semakin bertambah dengan tingkat kemakmuran yang semakin baik, tentunya membutuhkan berbagai fasilitas umum seperti : jaringan/transportasi, fasilitas pendidikan, peribadatan, sarana olah raga, fasilitas komunikasi, fasilitas keselamatan umum dan sebagainya.

Pembangunan fasilitas-fasilitas umum seperti tersebut di atas, memerlukan tanah sebagai wadahnya. Dalam hal persediaan tanah masih luas, pembangunan fasilitas umum tersebut tidak menemui masalah. Tetapi persoalannya tanah merupakan sumberdaya alam yang sifatnya terbatas, dan tidak pernah bertambah luasnya. Tanah yang tersedia sudah banyak yang dilekati dengan hak (tanah hak), dan tanah negara sudah sangat terbatas persediaannya.

Pada masa sekarang ini adalah sangat sulit melakukan pembangunan untuk kepetingan umum di atas tanah negara, dan sebagai jalan keluar yang ditempuh adalah dengan mengambil tanah-tanah hak. Kegiatan “mengambil” tanah (oleh pemerintah dalam rangka pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum) inilah yang kemudian disebut dengan pengadaan tanah (pasal 1 Keppres No. 55 tahun 1993).

Kegiatan pengadaan tanah ini sudah sejak lama dilakukan, bahkan sudah dikenal sejak zaman Hindia Belanda dahulu melalui Onteigenings Ordonnatie (Staatsblad 1920 nomor 574).

Undang-Undang Pokok Agraria sendiri melalui Pasal 16, memberikan landasan hukum bagi pengambilan tanah hak ini dengan menentukan : Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak menurut cara yang diatur dengan Undang-Undang.

Kemudian dikeluarkan Undang-Undang nomor 20 tahun 1961. Undang-Undang ini mengartikan kepentingan umum secara luas yaitu :

(1) Kepentingan bangsa dan Negara;

(2) Kepentingan bersama dari rakyat; dan

(3) Kepentingan pembangunan (pasal 1).

Selanjutnya menurut Undang-Undang ini kegiatan kepentingan Umum tidak hanya terbatas pada kegiatan yang dilakukan Pemerintah tapi juga oleh swasta, asal usaha itu benar-benar untuk kepentingan umum (lihat penjelasan angka (4) huruf b).

Inpres nomor 9 tahun 1973 beserta lampirannya memberikan pedoman-pedoman dalam pelaksanaan pencabutan hak dan benda-benda yang ada di atasnya, juga memberikan arti kepentingan umum secara luas dengan menambah daftar bidang kegiatan yang mempunyai sifat kepentingan umum, namun masih membuka kemungkinan penafsiran lebih lanjut (Pasal 1 ayat 1 dan 2).

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 tahun 1975 tidak memberikan batasan yang jelas tentang kepentingan umum, dan berdasarkan Permendagri Nomor 2 tahun 1976 yang dikeluarkan kemudian, ketentuan mengenai acara pembebasan tanah untuk kepentingan pemerintah menurut Permendagri nonor 15 tahun 1975, diberlakukan juga untuk kepentingan swasta.

Keluarnya Keppres nomor 55 tahun 1993, membawa pengaturan yang jauh berbeda dengan yang diatur dalam peraturan-peraturan perundangan sebelunnya, baik tentang pengertian kepentingan umum, proses musyawarah maupun tentang bentuk dan cara penentuan besarnya ganti kerugian.

Keppres tersebut menganut pendekatan yang sempit dengan memberikan definisi yang ketat tentang kepentingan umum, diikuti dengan 14 contoh kegiatan yang tidak membuka penafsiran lebih lanjut lagi[1] (Pasal 5(1)).

Keppres ini menentukan tiga kriteria bagi suatu kegiatan untuk dapat dikategorikan sebagai kepentingan umum yaitu: (1) dilakukan oleh pemerintah; (2) dimiliki oleh pemerintah serta (3) tidak digunakan untuk mencari keuntungan.

Lebih lanjut ditentukan juga bidang-bidang kegiatan yang masuk kategori kepentingan umum dengan kemungkinan Presiden menentukan bidang kegiatan lain di luar yang disebut itu, asal memenuhi tiga kriteria tersebut.

Proses musyawarah juga ditentukan secara tegas yaitu dilakukan secara langsung antara pemegang hak atas tanah dan instansi Pemerintah yang memerlukan tanah, dengan dipimpin oleh ketua Panitia Pengadaan Tanah.

Bentuk dan dasar perhitungan ganti kerugian juga ditentukan secara lebih tegas dan lebih adil yaitu didasarkan atas nilai nyata dengan memperhatikan nilai jual obyek pajak yang terakhir untuk tanah yang bersangkutan.

Lebih lanjut Keppres ini menentukan bahwa untuk kegiatan kepentingan umum yang memerlukan tanah kurang dari 1 (satu) ha, pengadaan tanahnya dilakukan secara langsung (tanpa melalui Panitia Pengadaan Tanah) oleh instansi Pemerintah yang memerlukan tanah dengan para pedagang hak atas tanah dengan jual beli, tukar menukar atau cara lain yang disepakati kedua belah pihak (Pasal 23).

Berlakunya Keppres ini, maka Permendagri nomor 15 tahun 1975, dan nomor 2 tahun 1976 serta nonor 2 tahun 1985 yang mengatur tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan swasta dinyatakan tidak berlaku lagi (Pasal 24).

Untuk melaksanakan Keppres tersebut telah dikeluarkan pula Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nonor 1 tahun 1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 55 tahun 1993.

Keppres Nomor 55 tahun 1993 ini sebagai suatu peraturan yang relatif baru, maka perlu sekali dilakukan penelitian, sejauh mana Keppres tersebut dilaksanakan dalam praktek.

Dalam hal ini penulis mengambil Kabupaten Sleman sebagai lokasi penelitian, karena dari hasil pra penelitian yang penulis lakukan, dan berdasarkan informasi dari Pejabat Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman bahwa di Kabupaten Sleman telah dilakukan pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum berupa sarana tanggul penanggulangan bahaya banjir dan lahar, berdasarkan Keppres No. 55 tahun 1993 meliputi Kecamatan Ngaglik seluas 2,0513 Ha dan Kecamatan Pakem seluas 1,6037 Ha. Sehubungan dengan itu pemberian ganti kerugian kepada para pemilik hak atas tanah yang terkena lokasi pembangunan kepentingan umun pun kenyataannya belun sesuai dengan Keppres No. 55 Tahun 1993 karena itu perlu dilakukan penelitian, maka penulis ingin mengadakan penelitian dengan judul : "Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Sejak Berlakunya Keppres No. 55 Tahun 1993 di Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman."

B. Perumusan Masalah

Bertolak dari uraian latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

a. Bagaimanakah pelaksanaan tugas Panitia Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum di Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman.

b. Bagaimana proses berlangsungnya musyawarah antara instansi pemerintah yang memerlukan tanah dengan pemegang hak atas tanah ?

c. Apakah bentuk ganti kerugian yang diberikan dan apakah dasar yang dipakai daIan penghitungan ganti kerugian tersebut ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan, maka penelitian ini bertujuan :

a. Untuk mengetahui pelaksanaan tugas Panitia Pengadaan Tanah dalam membantu kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman.

b. Untuk mengetahui proses berlangsungnya musyawarah antara instansi Pemerintah yang memerlukan tanah dengan pemegang hak atas tanah.

c. Untuk mengetahui bentuk ganti kerugian yang diberikan dan dasar yang dipakai dalam penghitungan ganti kerugian tersebut.

D. Kegunaan Penelitian

1. Dapat memberikan masukan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum agraria.

2. Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat maupun pemerintah, khususnya aparatur pemerintah pada jajaran Badan Pertanahan Nasional dalan hal pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum.

E. Tinjauan Pustaka

Tanah merupakan modal dasar pembangunan.

"Hampir tak ada kegiatan pembangunan (sektoral) yang tidak memerlukan tanah. Oleh karena itu tanah memegang peranan yang sangat penting, bahkan menentukan berhasil tidaknya suatu pembangunan".[2]

Kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di segala bidang kehidupan baik untuk kepentingan unum maupun kepentingan swasta selalu membutuhkan tanah sebagai wadah untuk diletakkan pembangunan itu.

FREE DOWNLOAD SKRIPSI

DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

2010-01-06T04:04:00.000-08:00

ABSTRAK

Pengawasan aparatur negara menuju kepada administrasi yang sempurna sangat tergantung pada kualitas dan profesionalisme pegawai negeri itu sendiri. Undang – Undang No. 43 tahun 1999 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian memberikan jaminan kedudukan serta kepastian hukum bagi pegawai negeri untuk mengatur dan menyusun aparatur yang bersih dan berwibawa.

Pembinaan dan penyempurnaan serta pendayagunaan aparatur pemerintahan, baik kelembagaan maupun ketatalaksanaan dari segi kepegawaian perlu terus ditingkatkan untuk mewujudkan pembangunan secara menyeluruh.

Hal tersebut juga telah digariskan dalam Garis – Garis Besar Haluan Negara 1998 dalam Bab IV mengenai bidang Aparatur Negara disebutkan antara lain, pembangunan aparatur pemerintah diarahkan pada peningkatan kualitas, efisien dan efektif dalam seluruh jajaran administrasi pemerintahan, termasuk peningkatan kedisiplinan pegawai negeri.

Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur aparatur negara dalam menjalankan roda pemerintahan dituntut untuk melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat harus bisa menjunjung tinggi martabat dan citra kepegawaian demi kepentingan masyarakat dan negara.

Tetapi dalam kenyataan dilapangan masih banyak ditemukan pegawai negeri yang kurang tahu dan kurang menyadari akan tugas dan fungsinya sehingga seringkali timbul ketimpangan – ketimpangan dalam menjalankan tugasnya dan tidak jarang membuat kecewa masyarakat.

Dengan adanya berbagai macam pelanggaran dan kedisiplinan pegawai tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang tinjauan pelaksanaan PP No. 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kejaksaan Negeri Semarang.

Dari berbagai permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan UU No. 43 Tahun 1999 di Instansi Kejaksaan Negeri Semarang maka :

Pelaksanaan UU No.43 Tahun 1999 kaitannya dengan kedidiplinan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kejaksaan Negeri Semarang merupakan masalah yang di teliti serta meneliti hambatan–hambatan yang timbul dalam meningkatkan kedidiplinan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kejaksaan Negeri Semarang dan bagaimana cara mengatasinya.

Dari hasil penelitian dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, dapat diketahui bahwa pelaksanaan UU No. 43 Tahun 1999 di lingkungan Kejaksaan Negeri Semarang adalah dalam pelaksanaannya yang merupakan tindak lanjut dari UU No.43 Tahun 1999 berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung No.001/6/1993 tentang Ketentuan Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia.

Berdasarkan pada ketentuan tersebut, maka pelaksanaan kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil Semarang, dilakukan dengan cara atau sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku yaitu lewat pengawasan melekat ( Waskat ).

Pengawasan melekat dilakukan agar tujuan dan sasaran kegiatan administrasi kepegawaian tercapai sebagaimana telah digariskan dalam Undang – Undang, dengan pengawasan melekat ini dapat pula mempengaruhi tingkat kedisiplinan atau kegiatan bekerja para Pegawai Negeri Sipil. Adapun hambatan – hambatan yang ada dalam pelaksanaan kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kejaksaan Negeri Semarang antara lain kurangnya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas, kurangnya pemahaman mengenai peraturan disiplin pegawai negeri serta kurangnya sanksi yang tegas dalam setiap pelanggaran.

FREE DOWNLOAD SKRIPSI

PERUBAHAN PERJANJIAN KERJA STATUS PEKERJA

2010-01-06T04:00:00.001-08:00

A. Latar Belakang

Pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi dan penyebaran penduduk yang kurang seimbang, merupakan faktor yang amat mempengaruhi tentang masalah ketenagakerjaan di tanah air Indonesia. Dalam literatur hukum perburuhan yang ada, riwayat hubungan perburuhan di Indonesia diawali dengan suatu masa yang sangat suram yakni zaman perbudakan di mana terjadi penindasan dan perlakuan di luar batas kemanusiaan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkemampuan secara sosial ekonomi maupun penguasa pada masa itu.

Jika hubungan antara pekerja dan pengusaha tetap diserahkan sepenuhnya kepada para pihak, maka tujuan hukum perburuhan untuk menciptakan keadilan sosial di bidang perburuhan akan sangat sulit tercapai, karena pihak yang kuat selalu ingin menguasai pihak yang lemah. Pengusaha sebagai pihak yang kuat secara sosial ekonomi akan selalu menekan pihak pekerja yang berada pada posisi yang lemah/rendah.

Atas dasar itu, pemerintah secara berangsur-angsur turut serta dalam menangani masalah perburuhan melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang memberikan kepastian hukum terhadap hak dan kewajiban pengusaha maupun pekerja. Campur tangan pemerintah dalam bidang perburuhan melalui peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah membawa perubahan mendasar yakni menjadikan sifat hukum perburuhan menjadi ganda yakni sifat privat dan sifat publik. Sifat privat melekat pada prinsip dasar adanya hubungan kerja yang ditandai dengan adanya perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha. Sedangkan sifat publik dari hukum perburuhan dapat dilihat dari adanya sanksi pidana, sanksi administratif bagi pelanggar ketentuan di bidang perburuhan/ketenagakerjaan dan dapat dilihat dari adanya ikut campur tangan pemerintah dalam menetapkan besarnya standar upah (upah minimum).[1]

Hubungan kerja merupakan hubungan antara pekerja dengan pengusaha yang terjadi setelah adanya perjanjian kerja. Dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah. Dengan demikian jelaslah bahwa hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja.

Saat ini masih banyak pekerja yang tidak mengerti akan hak dan kewajibannya sehingga banyak pekerja yang merasa dirugikan oleh pengusaha yang memaksakan kehendaknya pada pihak pekerja dengan mendiktekan perjanjian kerja tersebut pada pekerjanya. Isi dari penyelenggaraan hubungan kerja tidak boleh bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang yang bersifat memaksa ataupun yang bertentangan dengan tata susila yang berlaku dalam masyarakat, ataupun ketertiban umum. Bila hal tersebut sampai terjadi maka perjanjian kerja tersebut dianggap tidak sah dan batal.

Perjanjian kerja memegang peranan penting dan merupakan sarana untuk mewujudkan hubungan kerja yang baik dalam praktek sehari-hari, maka perjanjian kerja pada umumnya hanya berlaku bagi pekerja dan pengusaha yang mengadakan perjanjian kerja. Dengan adanya perjanjian kerja, pengusaha harus mampu memberikan pengarahan/penempatan kerja sehubungan dengan adanya kewajiban mengusahakan pekerjaan atau menyediakan pekerjaan, yang tak lain untuk mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia.

Walaupun suatu perjanjian kerja telah mengikat para pihak, namun dalam pelakasanaannya sering berjalan tidak seperti apa yang diharapkan misalnya masalah jam masuk kerja, masalah upah, sehingga menimbulkan perselisihan paham mengenai hubungan kerja dan akhirnya terjadilah pemutusan hubungan kerja.

Tenaga kerja merupakan faktor produksi yang masih belum terpenuhi hak-haknya dan sering diperlakukan semena-mena, jam kerja melampaui batas, upah tidak layak, upah minimum belum dilaksanakan, jaminan sosial kurang diperhatikan sehingga pekerja masih ada juga yang hidup dalam kekurangan. Tujuan pekerja bekerja adalah untuk memperoleh upah sebagai imbalan atas tenaga yang ia keluarkan, dan upah bagi pekerja sebagai akibat dari perjanjian kerja yang merupakan faktor utama, karena upah merupakan sasaran penting bagi pekerja guna menghidupi pekerja dan keluarganya demi kelangsungan hidupnya.

Dua pandangan yang berbeda antara pengusaha dan pihak pekerja mengenai upah yaitu di satu pihak pekerja melihat upah sebagai jaminan hidup karena harus diperoleh setinggi mungkin, sedangkan pihak pengusaha melihat upah sebagai komponen biaya produksi maka upah harus ditekan serendah mungkin. Akibat dari perbedaan pendapat atau pandangan dari kedua belah pihak inilah yang merupakan sumber perselisihan yang sering terjadi. Kedudukan pekerja sebagai individu dalam hubungan kerja masih tergolong lemah, dalam hal ini pekerja sering menuntut perbaikan upah, biasanya hal ini tidak dipenuhi oleh pihak pengusaha. Tuntutan dari pihak pekerja kemungkinan kecil akan berhasil, tetapi keberhasilan itu selalu dibayang-bayangi akan adanya pemecatan dan juga ancaman akan diputuskan hubungan kerjanya apabila pekerja tersebut berbuat di luar kehendak pengusaha yang sudah ditetapkan.

Mulai tanggal 1 Oktober 2005, pemerintah mengumumkan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Dengan naiknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut, dalam suatu perseroan telah menimbulkan banyak permasalahan antara pekerja dengan pengusahanya misalnya mengenai masalah upah/gaji yang dinilai sudah tidak mencukupi kebutuhan hidup para pekerja sehari-hari berhubung dengan kenaikan harga-harga barang yang diakibatkan kenaikan harga BBM tersebut.

PT. Karya Bina Bersama sebagai lingkungan pekerja tertentu, pelaksanaan/penyelenggaraan hubungan kerjanya pun tidak terlepas dari permasalahan. Permasalahannya yang timbul adalah dari kepentingan pihak pengusaha maupun kepentingan pihak pekerja, yaitu masing-masing pihak menuntut agar selalu diperhatikan oleh pihak lainnya dalam hubungan kerja tersebut, walaupun tuntutannya itu menyimpang dari perjanjian kerja yang telah disepakati bersama, karena pekerja menuntut kenaikan gaji yang dinilai sudah tidak mencukupi kehidupan buruh sehari-hari yang diakibatkan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak yang sebetulnya secara hukum hal tersebut tidak dapat dilakukan mengingat para pekerja masih terikat dalam perjanjian kerja selama 2 tahun.

Pengusaha menuntut pekerja agar bekerja dengan semangat penuh karena pengusaha sedang mengejar target dan pengusaha enggan menaikan upah pekerja disebabkan kontrak kerja pekerja tersebut belum berakhir. Dan upaya pengusaha sebelum kenaikan BBM adalah menaikkan upah lembur bagi pekerja-pekerjanya agar para pekerja bekerja dengan semangat penuh. Namun dengan keadaan ekonomi sekarang ini yang serba tidak stabil mempengaruhi semangat kerja para pekerja menjadi menurun drastis akibat harga barang-barang kebutuhan hidup sehari-hari juga ikut naik dan menyebabkan penghasilan para pekerja otomatis tidak mencukupi kebutuhan hidup pekerja sehari-hari dan semangat kerja para pekerja juga ikut menurun. Penjualan produk-produk karet yang dalam sebulan kira-kira mencapai ±350 ton/bulannya sebelum kenaikan BBM, menjadi ±300 ton/bulannya akibat kenaikan BBM tersebut. Dan upaya dari pengusaha untuk menghadapi kendala tersebut adalah menjanjikan kenaikan upah pada para pekerja apabila para pekerja mampu bekerja dengan semangat penuh. Hal ini menyebabkan para pekerja bekerja dengan semangat kerja yang menggebu-gebu karena menginginkan upah seperti yang dijanjikan oleh pengusaha. Dengan dipenuhi tuntutan para pekerja yaitu dinaikkan gaji pokok masing-masing pekerja sebesar 10% oleh pengusaha mengakibatkan penjualan bermacam-macam jenis karet yang semula dari bulan Oktober tahun 2005 sampai dengan bulan Desember tahun 2005 yang dalam sebulannya kira-kira mencapai jumlah ± 300 ton akibat kenaikan harga BBM. Dan pada bulan Januari tahun 2006, penjualan berbagai macam jenis karet menjadi sejumlah ±400 ton/bulannya dikarenakan pihak pengusaha menaikkan upah/gaji pokok masing-masing pekerja sebesar 10 %.

Menurut pengamatan penulis bahwa turunnya semangat kerja, banyak faktor yang menjadi penyebabnya, misalnya upah terlalu rendah, insentif kurang terarah, lingkungan kerja fisik yang buruk, lingkungan sosial yang kurang menyenangkan dan masih bermacam-macam sebab lainnya. Tetapi sebetulnya prinsip turunnya semangat kerja disebabkan ketidakpuasan para pekerja baik pada barang material (upah, jaminan sosial fasilitas material) maupun pada bidang non material (penghargaan sebagai manusia, kebutuhan berpartisipasi, harga diri). Bila tidak diketahui sebab-sebab turunnya semangat kerja, maka pemecahan permasalahan yang timbul hanya akan bersifat tambal sulam semata-mata atau hanya pada permukaan/kulitnya.[2]

Dalam hubungan kerja timbul perselisihan antara pihak pengusaha dan pihak pekerja biasanya berpokok pangkal karena ada perasaan-perasaan kurang puas. Pengusaha memberikan kebijaksanaan yang menurut pertimbangannya sudah baik akan diterima oleh para pekerja, namun para pekerja yang bersangkutan mempunyai pertimbangan dan pandangan yang berbeda-beda, maka akibatnya kebijaksanaan yang diberikan pengusaha itu menjadi tidak sama, pihak pekerja yang merasa puas akan tetap terus bekerja sedangkan pihak pekerja yang merasa tidak puas akan menunjukkan semangat kerja yang menurun hingga terjadi perselisihan-perselisihan.

Dalam hubungan kerja di PT. Karya Bina Bersama timbullah perselisihan dimana pihak pekerja menuntut kenaikan upah dan pihak pengusaha enggan menaikkan upah pekerja tersebut karena para pekerja masih terikat kontrak kerja selama 2 tahun sehingga timbullah perselisihan. Pengusaha enggan menaikkan upah para pekerja karena melihat ketentuan Pasal 59 ayat (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yakni: “Pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat diadakan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu yang lama, pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu ini hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali dan paling lama 2 (dua) tahun”. Atas dasar itulah pengusaha enggan menaikkan upah pekerja dan apabila upah para pekerja tidak dinaikkan, maka para pekerja akan bekerja dengan semangat yang menurun dan menyebabkan penjualan bermacam-macam jenis karet otomatis akan ikut menurun dan perusahaan tersebut juga akan terancam bangkrut. Upaya pengusaha mengatasi permasalahan yang timbul adalah menjanjikan kenaikan upah terhadap para pekerjanya apabila bekerja dengan semangat penuh. Dengan janji tersebut, para pekerja bekerja dengan semangat penuh dan pada akhirnya menyebabkan penjualan bermacam-macam jenis karet mengalami peningkatan. Karena sesuai dengan janji pengusaha tersebut, maka pengusaha memenuhi janjinya dengan menaikkan upah pokok para pekerja sebesar 10%, meskipun kebijakan pengusaha tersebut bertentangan dengan Pasal 59 ayat (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis merasa tertarik untuk membahas permasalahan ini dalam satu tulisan Karya Ilmiah dengan judul “Perubahan Perjanjian Kerja Terhadap Status Para Pekerja Waktu Tertentu Setelah Kenaikan Upah (Studi Kasus PT. Karya Bina Bersama).”

B. Permasalahan

Adapun permasalahan yang akan diangkat penulis adalah bagaimana perubahan perjanjian kerja terhadap status para pekerja waktu tertentu setelah kenaikan upah pada PT. Karya Bina Bersama?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan :

Untuk mengetahui perubahan perjanjian kerja terhadap status para pekerja waktu tertentu setelah kenaikan upah pada PT. Karya Bina Bersama.

Kegunaan :

Keguanaan Teoritis :

Agar mahasiswa/mahasiswi mengetahui status dari pekerja waktu tertentu akibat perubahan perjanjian kerja setelah kenaikan upah.

Kegunaan Praktis :

Agar para pekerja dan pengusaha dapat menyelesaikan segala permasalahan yang terjadi antara pihak pengusaha dan pekerja sewaktu melangsungkan hubungan kerja.

D. Kerangka Konseptual

Dilihat dari aspek judul dan permasalahan yang telah disebutkan di atas, maka dalam hal ini perlu dijelaskan lebih dahulu mengenai hal tertentu sebagai berikut:

1. Berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia, perubahan adalah hal berubahnya sesuatu; pertukaran; peralihan.[3]

2. Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 angka 3, pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

3. Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 angka 14, perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.

4. Menurut Imam Soepomo, perjanjian kerja adalah perjanjian di mana pihak kesatu, buruh mengikatkan diri untuk bekerja dengan menerima upah pada pihak lainnya, majikan yang mengikatkan diri untuk mempekerjakan buruh itu dengan membayar upah.[4]

5. Menurut Darwan Prinst, upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada buruh atas prestasi berupa pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan oleh Tenaga Kerja dan dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang.[5]

6. Berdasarkan Kamus Hukum Sudarsono, upah adalah uang dan sebgainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu gaji atau imbalan.[6]

7. Berdasarkan Kamus Hukum Sudarsono, status adalah keadaan atau kedudukan seseorang dalam hubungan dengan masyarakat di lingkungannya.[7]

E. Metode Penelitian

Metode yang digunakan oleh peneliti untuk meneliti permasalahan seperti telah diuraikan di atas adalah:[8]

1. Normatif atau library research, yaitu penelitian ini didasarkan literatur hukum atau studi dokumen yang diambil dari bahan-bahan pustaka, yang terdiri dari:

a. Bahan hukum primer yaitu bahan pustaka yang merupakan bahan hukum yang utama dan belum diolah oleh orang lain (seperti UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan).

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang sudah dikelola oleh orang lain atau oleh peneliti yang pakar dibidangnya (seperti buku-buku, artikel koran dan sumber lainnya seperti internet).

c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang diteliti itu ada di dalam kamus-kamus yang berkaitan dengan hal-hal yang akan dibahas.

2. Empiris atau field research merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti langsung di lapangan atau masyarakat dalam hal ini adalah PT. Karya Bina Bersama. Metode penelitian ini dilakukan untuk mendapat data dengan cara wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada saudari Susanti yang bekerja mengurusi Bagian Umum dan saudari Lumi yang mengurusi Bagian Administrasi/Pembukuan pada PT.Karya Bina Bersama.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam mengikuti sajian pembahasan materi skripsi ini, penulis akan menguraikan secara singkat Bab demi Bab yang terkait guna memberikan gambaran yang lebih jelas terhadap arah pembahasan seperti di bawah ini:

BAB I Pendahuluan

Dalam Bab ini akan dibahas mengenai latar belakang, permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka konseptual, dan sistematika penulisan.

BAB II Kerangka Teoretis

Dalam Bab ini akan dibahas mengenai pengertian hubungan kerja, perjanjian kerja, kewajiban pekerja, kewajiban pengusaha, perselisihan perburuhan dan pengertian upah.

BAB III Data Hasil Penelitian

Dalam Bab ini akan dibahas mengenai sejarah berdirinya PT. Karya Bina Bersama, struktur organisasinya serta membahas mengenai gambaran umum hasil penelitian di PT. Karya Bina Bersama.

BAB IV Analisis Permasalahan

Menganalisis mengenai status para pekerja waktu tertentu akibat perubahan perjanjian kerja baru yang terjadi antara pengusaha dengan pekerja pada PT. Karya Bina Bersama.

BAB V Kesimpulan dan Saran

Merupakan Bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Hubungan Kerja

Pada dasarnya, hubungan kerja yaitu hubungan antara pekerja dan pengusaha, terjadi setelah diadakan perjanjian oleh pekerja dengan pengusaha, di mana pekerja menyatakan kesanggupannya untuk bekerja pada pengusaha dengan menerima upah dan di mana pengusaha menyatakan kesanggupannya untuk mempekerjakan pekerja dengan membayar upah. Perjanjian yang sedemikian itu disebut perjanjian kerja. Dari pengertian tersebut jelaslah bahwa hubungan kerja sebagai bentuk hubungan hukum lahir atau tercipta setelah adanya perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha.

Menurut Hartono Widodo dan Judiantoro, hubungan kerja adalah kegiatan-kegiatan pengerahan tenaga/jasa seseorang secara teratur demi kepentingan orang lain yang memerintahnya (pengusaha/majikan) sesuai dengan perjanjian kerja yang telah disepakati.[9]

Selanjutnya Tjepi F. Aloewir, mengemukakan bahwa pengertian hubungan kerja adalah hubungan yang terjalin antara pengusaha dan pekerja yang

timbul dari perjanjian yang diadakan untuk jangka waktu tertentu maupun tidak tertentu.[10]

Hubungan kerja pada dasarnya meliputi hal-hal mengenai:

1. Pembuatan Perjanjian Kerja (merupakan titik tolak adanya suatu hubungan kerja)

2. Kewajiban Pekerja (yaitu melakukan pekerjaan, sekaligus merupakan hak dari pengusaha atas pekerjaan tersebut)

3. Kewajiban Pengusaha (yaitu membayar upah kepada pekerja, sekaligus merupakan hak dari si pekerja atas upah)

4. Berakhirnya Hubungan Kerja

5. Cara Penyelesaian Perselisihan antara pihak-pihak yang bersangkutan

B. Perjanjian Kerja

Perjanjian kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 angka 14 adalah suatu perjanjian antara pekerja dan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja hak dan kewajiban kedua belah pihak. Perjanjian kerja pada dasarnya harus memuat pula ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan hubungan kerja itu, yaitu hak dan kewajiban buruh serta hak dan kewajiban majikan.

Selanjutnya perihal pengertian perjanjian kerja, ada lagi pendapat Subekti beliau menyatakan bahwa perjanjian kerja adalah perjanjian antara seorang buruh dengan majikan, perjanjian mana ditandai oleh ciri-ciri adanya suatu upah atau gaji tertentu yang diperjanjikan dan adanya suatu hubungan di peratas (bahasa Belanda “dierstverhanding”) yaitu suatu hubungan berdasarkan mana pihak yang satu (majikan) berhak memberikan perintah-perintah yang harus ditaati oleh pihak yang lain (buruh).[11]

Perjanjian kerja yang didasarkan pada pengertian Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak disebutkan bentuk perjanjiannya tertulis atau lisan; demikian juga mengenai jangka waktunya ditentukan atau tidak sebagaiman sebelumnya diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan.[12]

Bagi perjanjian kerja tidak dimintakan bentuk yang tertentu. Jadi dapat dilakukan secara lisan, dengan surat pengangkatan oleh pihak pengusaha atau secara tertulis, yaitu surat perjanjian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Undang-undang hanya menetapkan bahwa jika perjanjian diadakan secara tertulis, biaya surat dan biaya tambahan lainnya harus dipikul oleh pengusaha. Apalagi perjanjian yang diadakan secara lisan, perjanjian yang dibuat tertulispun biasanya diadakan dengan singkat sekali, tidak memuat semua hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Sebagai bagian dari perjanjian pada umumnya, maka perjanjian kerja harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam pasl 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Per). Ketentuan ini juga tertuang dalam pasal 52 ayat 1 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa perjanjian kerja dibuat atas dasar:

1. Kesepakatan kedua belah pihak;

2. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum;

3. Adanya pekerjaan yang dijanjkan;

4. Pekerjaan yang dijanjikan tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kesepakatan kedua belah pihak yang lazim disebut kesepakatan bagi yang mengikatkan dirinya maksudnya bahwa pihak-pihak yang mengadakan perjanjian kerja harus setuju atau sepakat, setia-sekata mengenai hal-hal yang diperjanjkan. Apa yang dikehendaki pihak yang satu dikehendaki pihak yang lain. Pihak pekerja menerima pekerjaan yang ditawarkan, dan pihak pengusaha menerima pekerja tersebut untuk dipekerjakan.

Kemampuan atau kecakapan kedua belah pihak yang membuat perjanjian maksudnya pihak pekerja maupun pengusaha cakap membuat perjanjian. Seseorang dipandang cakap membuat perjanjian jika yang bersangkutan telah cukup umur. Ketentuan hukum ketenagakerjaan memberikan batasan umur minimal 18 tahun (Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan). Selain itu seseorang dikatakan cakap membuat perjanjian jika orang tersebut tidak terganggu jiwanya atau waras.

Adanya pekerjaan yang diperjanjikan, dalam istilah pasal 1320 KUH Per adalah hal tertentu. Pekerjaan yang diperjanjikan merupakan obyek dari perjanjian kerja anatar pekerja dengan pengusaha, yang akibat hukumnya melahirkan hak dan kewajiban para pihak.

Obyek perjanjian (pekerjaan) harus halal yakni tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Jenis pekerjaan yang diperjanjikan merupakan salah satu unsur perjanjian kerja yang harus disebutkan secara jelas.

Keempat syarat tersebut bersifat kumulatif artinya harus dipenuhi semuanya baru dapat dikatakan bahwa perjanjian tersebut sah. Syarat kemauan bebas kedua belah pihak dan kemampuan atau kecakapan kedua belah pihak dalam membuat perjanjian dalam hukum perdata disebut sebagai syarat subyektif karena menyangkut mengenai orang yang membuat perjanjian, sedangkan syarat adanya pekerjaan yang diperjanjikan dan pekerjaan yang diperjanjikan harus halal disebut sebagai syarat obyektif karena menyangkut obyek perjanjian. Kalau syarat obyektif tidak dipenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum artinya dari semula perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada. Jika yang tidak dipenuhi syarat subyektif, maka akibat hukum dari perjanjian tersebut dapat dibatalkan, pihak yang tidak memberikan persetujuan secara tidak bebas, demikian juga oleh orang tua/wali atau pengampu bagi orang yang tidak cakap membuat perjanjian dapat meminta pembatalan perjanjian itu kepada hakim. Dengan demikian perjanjian tersebut mempunyai kekuatan hukum selama belum dibatalkan oleh hakim.

Unsur-unsur yang ada dalam suatu perjanjian kerja:

1. Adanya unsur work atau pekerjaan

Dalam suatu perjanjian kerja harus ada pekerjaan yang diperjanjikan (obyek perjanjian), pekerjaan tersebut haruslah dilakukan sendiri oleh pekerja, hanya dengan seizin pengusaha dapat menyuruh orang lain. Hal ini dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1603a yang berbunyi:

“Buruh wajib melakukan sendiri pekerjaannya; hanya dengan seizin majikan ia dapat menyuruh orang ketiga menggantikannya”.

Sifat pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja itu sangat pribadi karena bersangkutan dengan ketrampilan atau keahliannya, maka menurut hukum jika pekerja meninggal dunia maka perjanjian kerja tersebut putus demi hukum.

2. Adanya unsur perintah

Manifestasi dari pekerjaan yang diberikan kepada pekerja oleh pengusaha adalah pekerja yang bersangkutan harus tunduk pada perintah pengusaha untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan yang diperjanjikan. Di sinilah perbedaan hubungan kerja dengan hubungan lainnya, misalnya hubungan antara dokter dengan pasien, pengacara dengan klien. Hubungan tersebut merupakan hubungan kerja karena dokter, pengacara tidak tunduk pada perintah pasien atau klien.

3. Adanya upah

Upah memegang peranan penting dalam hubungan kerja (perjanjian kerja), bahkan dapat dikatakan bahwa tujuan utama seorang pekerja bekerja pada pengusaha adalah untuk memperoleh upah. Sehingga jika tidak ada unsur upah, maka suatu hubungan tersebut bukan merupakan hubungan kerja. Seperti seorang narapidana yang diharuskan untuk melakukan pekerjaan tertentu, seorang mahasiswa perhotelan yang sedang melakukan praktik lapangan di hotel.

4. Waktu Tertentu

Yang hendak ditunjuk oleh perkataan waktu tertentu atau zekere tijd sebagai unsur yang harus ada dalam perjanjian kerja adalah bahwa hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja tidak berlangsung terus-menerus atau abadi. Jadi bukan waktu tertentu yang dikaitkan dengan lamanya hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja. Waktu tertentu tersebut dapat ditetapkan dalam perjanjian kerja, dapat pula tidak ditetapkan. Di samping itu, waktu tertentu tersebut, meskipun tidak ditetapkan dalam perjanjian kerja mungkin pula didasarkan pada peraturan perundang-undangan atau kebiasaan.[13]

FREE DOWNLOAD SKRIPSI

[1] Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Edisi Revisi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), hal. 12.

[2] Sri Soekemi, Jakoeb Hidajat, Koesjono, Materi Pokok Hubungan Ketenagakerjaan, (Jakarta: Penerbit Karunika Universitas Terbuka, 1988), hal. 3.12.

[3] W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Penerbit Balai Pustaka, 1987), hal. 1116.

[4] Iman Soepomo, Pengantar Hukum Perburuhan, Edisi Revisi, (Jakarta: Penerbit Djambatan, 2003), hal. 72.

[5] Darwan Prinst, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1994), hal. 52.

[6] Sudarsono, Kamus Hukum, (Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 1992), hal. 529.

[7] Ibid., hal. 457

[8] Soerjono Soekanto, Pengantar Peneitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hal. 52.

[9] Hartono, Judiantoro, Segi Hukum Penyelesaian Perselisihan Perburuhan, (Jakarta: Rajawali Pers, 1992), hal. 10.

[10] Tjepi F. Aloewic, Naskah Akademis Tentang Pemutusan Hubungan Kerja dan Penyelesaian Perselisihan Industrial, Cetakan ke-11, (Jakarta: BPHN, 1996), hal. 32.

[11] Subekti, Aneka Perjanjian, (Bandung: Penerbit Alumni, 1977), hal. 63.

[12] Lalu Husni, Op.Cit., hal. 55.

[13] Lalu Husni, Op.Cit., hal. 41.

[14] Darwan Prinst, Op.Cit., hal. 26.

[15] Imam Soepomo, Op.cit., hal. 97.

[16] Yayasan Tenaga Kerja Indonesia, Pengupahan dan Permasalahannya, seri Buku Pegangan/manual Yayasan Tenaga Kerja Indonesia NOFES (Friedrich Ebert Stiftung) & PPSM (Pusat Pembinaan Sumber Daya Manusia), hal.5.

[17] Ibid.

[18] Ibid., hal.6.

[19] Iman Soepomo, Op.Cit , hal. 179.

[20] G.Kartasapoetra, R.G.Kartasapoetra SH, Ir. A.G.Kartasapoetra, Hukum Perburuhan di Indonesia Berlandaskan Pancasila, Cetakan ke 1, (Penerbit Bina Aksara, 1986), hal. 100.

[21] Ibid, hal. 100.

[22] Ibid, hal. 101.

[23] Ibid, hal. 101.

[24] Ibid, hal. 101.

PENGANGKUTAN BARANG DENGAN SISTEM COUNTAINER

2010-01-06T03:55:00.001-08:00

A. Latar Belakang Penulisan

Memasuki pasar bebas AFTA (Asia Free Trafe Area) tahun 2003, dunia ekonomi dan perdagangan pada khususnya mengalami perubahan sistem yang signifikan. Pasar bebas berarti masuknya komoditi barang dan jasa bebas tanpa ada lagi perlakuan istimewa yang bersifat nasional maupun regional.

Bagi Indonesia beberapa jenis komoditi ekspor sangat mendapat perhatian dari pemerintah, karena secara umum perekonomian Indonesia tidak lagi mengandalkan komoditi migas sebagai penyumbang devisa dalam pembangunan. Itulah sebabnya deregulasi dan debirokratisasi yang pemerintah gulirkan sampai saat ini diarahkan pada peningkatan dan kemajuan eksport produk-produk non migas. Tetapi pada saat yang bersamaan terjadi ketimpangan lain yang perlu segera ditangani dan dibenahi, seperti misalnya perangkat hukumnya.

Persaingan bebas di tingkat internasional berarti efisiensi dan keharusan adanya kepastian hukum. Perdagangan dalam partai besar yang ditujukan untuk ekspor sangat dominan dilakukan melalui laut. Untuk keamanan, keselamatan dan kelancaran pengangkutan barang, baik eksportir maupun importir banyak menggunakan sistem container.[1]

Negara Indonesia sebagai negara kepulauan dalam rangka mencapai tujuan cita-citanya seperti yang ditetapkan dalam konsep wawasan nusantara memerlukan sarana transportasi yang mantap. Salah satu sarana transportasi yang memegang peranan penting adalah angkutan laut.

Keadaan geografis Indonesia yang terdiri dari beribu-ribu pulau besar dan kecil serta sebagian besar lautan memungkinkan pengangkutan dilakukan melalui negara dapat dijangkau. Adanya tiga jalur pengangkutan ini mendorong penggunaan alat pengangkutan modern yang digerakkan secara mekanik.

Kemajuan bidang pengangkutan terutama yang digerakkan secara mekanik akan menunjang pembangunan diberbagai sektor, salah satunya sektor perdagangan, pengangkutan mempercepat penyebaran perdagangan, barang kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan pembangunan sampai keseluruh pelosok tanah air.

Kemajuan bidang pengangkutan mendorong pengembangan ilmu hukum baik perundang-undangan maupun kebiasaan pengangkutan. Sesuai tidaknya undang-undang pengangkutan yang berlaku sekarang dengan kebutuhan masyarakat tergantung dari penyelenggaraan pengangkutan. Demikian juga perkembangan hukum kebiasaan, seberapa banyak perilaku yang diciptakan sebagai kebiasaan dalam pengangkutan tergantung dari penyelenggaraan pengangkutan.

Pada prinsipnya pengangkutan merupakan perjanjian yang tidak tertulis. Para pihak mempunyai kebebasan menentukan kewajiban dan hak yang harus dipenuhi dalam pengangkutan. Undang-undang hanya berlaku sepanjang pihak-pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian yang mereka buat dan sepanjang tidak merugikan kepentingan umum.

Subyek perjanjian pengangkutan meliputi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengangkutan, subyek pengangkutan mempunyai status yang diakui oleh hukum, yaitu sebagai pendukung kewajiban dan hak dalam pengangkutan. Pendukung kewajiban dan hak ini dapat berupa manusia pribadi atau badan hukum.

Pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengangkutan mengadakan persetujuan yang meliputi apa yang menjadi obyek pengakutan, tujuan yang hendak dicapai, syarat-syarat dan cara bagaimana tujuan itu dapat dicapai melalui perjanjian pengangkutan.

Obyek perjanjian pengangkutan adalah apa yang diangkut (muatan barang), biaya pengangkutan dan alat pengangkutan. Muatan barang meliputi berbagai jenis barang dan hewan yang diakui sah oleh undang- undang.[2]

Jadi jelaslah bahwa pengangkutan laut sebagai sarana untuk pengiriman barang, baik ekspor maupun impor sangat menunjang pembangunan ekonomi Indonesia, walaupun ada kalanya dalam pengangkutan barang menghadapi kemungkinan terjadinya keterlambatan, kerusakan atau hilang dan yang lebih buruk dari hal itu disalahgunakannya untuk kepentingan melawan hukum. Oleh karena itu dalam hal ini PT. Djakarta Lloyd sebagai pihak pengangkut mempunyai kewajiban untuk melindungi muatan barang agar selamat sampai di tempat tujuan.

Meningkatnya volume ekspor dan jenis komoditinya mengundang pelaku bisnis dan ekonomi dan khususnya pengusaha kapal, perusahaan perkapalan juga eksportir maupun importir untuk menata diri dan tanggap pada gejala kemungkinan resiko yang timbul dari pengangkutan barang dengan sistem container.

Walaupun sistem container dianggap lebih aman dan ringkas untuk pengangkutan barang-barang ekspor dan impor, namun peluang disalahgunakan untuk mencari keuntungan ekonomi atau politis secara melawan hukum tetap ada.[3]

B. Identifikasi Masalah

1. Pembatasan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini penulis menguraikan tentang perjanjian pengangkutan, dimana dalam pengangkutan itu jenisnya bermacam-macam dan obyeknya berupa muatan barang dan orang atau penumpang. Pada penulisan kali ini penulis membatasi masalah hanya berkisar pada perjanjian pengangkutan laut, sedangkan obyeknya penulis membatasi pada masalah muatan barang. Muatan barang disini maksudnya tidak hanya sejenis, tetapi barang disini dapat berupa barang apa saja, baik itu barang-barang berbobot, butiran kering, barang cair dan barang yang memerlukan pendinginan (mudah membusuk).

2. Perumusan Masalah

Dalam kaitannya dengan latar belakang tersebut di atas, maka perlu diadakan perumusan masalah yang akan menjadi dasar penulisan. Masalah pengangkutan barang melalui kapal laut dengan mempergunakan sistem container pada PT. Djakarta Lloyd, dapat dirumuskan sebgai berikut :

a. Bagaimanakah terjadinya perjanjian pengangkutan barang melalui kapal laut?

b. Akibat apakah yang ditimbulkan dari perjanjian pengangkutan barang melalui kapal laut?

c. Sejauhmanakah tanggung jawab pengangkutan barang melalui kapal laut?

d. Bagaimana perjanjian pengangkutan barang dengan sistem container melalui kapal laut pada PT. Djakarta Lloyd?

e. Sejauhmanakah keuntungan pengangkutan barang melalui kapal laut berdasarkan sistem container?

f. Bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam mengenai perjanjian pengangkutan barang di laut?

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penulisan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui terjadinya perjanjian pengangkutan barang melalui kapal laut.

2. Untuk mengetahui akibat yang timbul dari perjanjian pengangkutan barang melalui kapal laut.

3. Untuk memahami tanggung jawab pengangkutan barang melalui kapal laut.

4. Untuk memahami perjanjian pengangkutan barang dengan sistem container melalui kapal laut pada PT. Djakarta Lloyd.

5. Untuk mengetahui keuntungan pengangkutan barang melalui kapal laut berdasarkan sistem container.

6. Untuk mengetahui prinsip-prinsip hukum Islam mengenai perjanjian pengangkutan barang di laut.

7. Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk menyelesaikan studi Strata Satu (S-1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta.

D. Kegunaan Penelitian.

Sebagaimana dijelaskan dalam tujuan penulisan di atas, maka kegunaan penelitian yang dilakukan penulis adalah :

1. Untuk menambah wawasan pola berpikir secara analisis dan ilmiah dari penulis sendiri terhadap hukum perjanjian dalam pengangkutan barang melalui kapal laut.

2. Sebagai masukan bagi pimpinan PT. Djakarta Lloyd pada khususnya dan para perusahaan pengangkutan barang melalui kapal laut pada umumnya, di dalan menyusun program kerja dalam rangka melakukan pengangkutan barang.

3. Sebagai masukan untuk menambah wawasan pola berpikir para pengusaha pengangkutan barang melalui kapal laut, supaya dalam penyangkutan barang kapal laut selamat sampai tujuan yang diinginkan.

4. Sebagai usaha untuk memperluas bidang pengangkutan barang di wilayah Nusantara pada khususnya dan pengangkutan barang internasional pada umumnya.

FREE DOWNLOAD SKRIPSI

[1] Huala Adolf dan A. Chandrawulan, Masalah-masalah Hukum Dalam Perdagangan Internasional, Jakarta : Rajawali Press, 1995, Cet. Ke-2, h.53

[2] Muhammad Abdul Kadir, Hukum Pengangkutan Udara, Laut dan Darat, Jakarta : PT. Citra Aditya Bhakti, 1994, h.13

[3] H.M.N. Purwasutjipto, Hukum Dagang, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Buku V Tentang Hukum Pelayaran Laut dan Perairan Darat, Jakarta : Djambatan, 1985, Cet. Ke-2, h.15

[4] Hasbullah Bakri, Pedoman Islam di Indonesia, Jakarta : Universitas Indonesia, 1988, h.273

[5] Ibid., h.273

[6] R. Subekti, Hukum Perjanjian, Bandung : Bina Cipta, 1987, h.1

[7] Wiwoho Soejono, Op. Cit., h.2

[8] Ibid., h.2

[9] W.J.S. Poerwosutjipto, Op. Cit., h.16

[10] Ibid., h.16

[11] Ibid., h.17

[12] Ibid., h.17

SKRIPSI HUKUM MONOPOLI

2010-01-06T03:54:00.001-08:00

1.1 LATAR BELAKANG

Hukum antimonopoli merupakan salah satu regulasi yang mengatur tata cara persaingan usaha di Indonesia. Hukum antimonopoli dimaksudkan agar persaingan usaha di Indonesia dapat berjalan dengan baik dan wajar yang dijalankan oleh para pelaku usaha serta menciptakan suatu keseimbangan dan persaingan usaha yang kondusif bagi para pelaku usaha.
Dalam perkembangannya, hukum antimonopoli sangat berkaitan erat dengan prinsip prinsip dasar ekonomi. Hal tersebut dikarenakan setiap pelanggaran yang dilakukan oleh para pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahannya, dipastikan membawa dampak ekonomi, baik dampak dalam ruang lingkup ekonomi mikro maupun dampak dalam ruang lingkup ekonomi makro. Oleh karena itu regulasi yang telah dibuat, tidak semata - mata melihat dari segi hukumnya saja, melainkan harus juga dilihat dari segi ekonomi demi keberlangsungan kegiatan usaha di Indonesia.

Dengan berkembangnya dunia usaha di Indonesia, maka hal tersebut memacu berbagai masalah masalah baru yang berkenaan dengan praktek kegiatan usaha di lapangan. Sehingga pemerintah harus dapat membuat suatu regulasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan permasalahan yang akan / sedang timbul.

Hukum antimonopoli di Indonesia diatur dalam Undang – Undang No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam perundang – undangan tersebut diatur hal hal apa saja yang boleh dan tidak diperbolehkan pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia. Hal tersebut tercermin dalam pasal 3 UU No 5 Tahun 1999 yang berbunyi “ pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berazakan demokrasi Ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum “[1]

Cikal bakal dibentuknya Undang – Undang No 5 Tahun 1999 karena begitu banyaknya pelanggaran – pelanggaran bentuk kegiatan usaha pada masa orde baru yang berakhir pada tahun 1998[2]. Monopoli dan gerak konglongmerasi yang cepat terjadi kesalahan dalam mendistribusikan PER ( power of Economic Regulation ) sehingga manfaat hanya bergulir pada lingkaran kelompok tertentu yang dekat dengan kekuasaan dan pusat pengambil keputusan saja.

Berdasarkan hal hal yang telah penulis paparkan diatas, maka penulis membuat sebuah karya tulis yang berjudul “ Kegiatan usaha dalam bentuk persekongkolan yang tidak sehat bagi para pelaku usaha “.

1.2 Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat menyimpulkan suatu permasalahan :

Bagaimanakah dampak hukum bagi para pelaku usaha yang melakukan kegiatan kegiatan yang dilarang sesuai dengan UU No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang penulis lakukan adalah Untuk menganalis dan menelusuri dampak hukum bagi para pelaku usaha yang melakukan kegiatan yang dilarang sesuai dengan UU No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

1.4 Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat dari penelitian yang penulis lakukan adalah :

1. Dapat memberikan gambaran secara umum tentang kegiatan yang dilarang sesuai dengan UU No 5 Tahun 1999 kepada setiap orang yang membaca karya tulis ini, sehingga dapat memberikan suatu bentuk konstribusi dibidang ilmu pengetahuan.

2. Agar dapat memperjelas pengaturan dan penyelesaian kasus yang dibahas penulis, sehingga dapat meminimalisir kerugian kerugian yang mungkin dapat terjadi pada pihak yang terkait.

FREE DOWNLOAD SKRIPSI

[1] Indonesia, Undang Undang No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pasal 3 ayat 5

[2] Lihat Munir Fuady, Hukum Antimonopoli, ( Bandung : PT. Citra Aditnya Bakti), hal. 3

EKSISTENSI GRASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

2010-01-06T03:52:00.001-08:00

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Undang-undang Dasar 1945 menetapkan bahwa Negara Republik Indonesia itu suatu negara hukum (rechstsaat) dibuktikan dari ketentuan dalam Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penjelasan Undang-undang Dasar 1945.[1] Ide negara hukum, terkait dengan konsep the rule of law dalam istilah Inggris yang dikembangkan oleh A.V. Dicey. Tiga ciri penting setiap negara hukum atau yang disebutnya dengan istilah the rule of law oleh A.V. Dicey, yaitu: 1) supremacy of law; 2) equality before the law; 3) due process of law.

Dalam Amandemen Undang-undang Dasar 1945, teori equality before the law termaktub dalam Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan “Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Teori dan konsep equality before the law seperti yang dianut oleh Pasal 27 (1) Amandemen Undang-undang Dasar 1945 tersebut menjadi dasar perlindungan bagi warga negara agar diperlakukan sama di hadapan hukum dan pemerintahan.

Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 sering dikatakan menganut sistem presidensiil, akan tetapi sifatnya tidak murni, karena bercampur baur dengan elemen-elemen sistem parlementer. Namun dengan empat perubahan pertama Undang-undang Dasar 1945, khususnya dengan diadopsinya sistem pemilihan presiden secara langsung, dan dilakukannya perubahan struktural maupun fungsional terhadap kelembagaan MPR, maka sistem pemerintahannya menjadi makin tegas menjadi sistem pemerintahan presidensiil murni[2]. Dalam sistem presidensiil yang murni, tidak perlu lagi dipersoalkan mengenai pembedaan atau pemisahan antara fungsi kepala negara dan kepala pemerintahan, karena dalam pemerintahan presidensiil murni cukup memiliki presiden dan wakil presiden saja tanpa mempersoalkan kapan ia berfungsi sebagai kepala negara dan kapan sebagai kepala pemerintahan.

Di negara dengan tingkat keanekaragaman penduduknya yang luas seperti Indonesia, sistem presidensiil ini efektif untuk menjamin sistem pemerintahan yang kuat dan efektif. Namun seringkali, karena kuatnya otoritas yang dimilikinya, timbul persoalan berkenaan dengan dinamika demokrasi[3]. Oleh karena itu, dalam perubahan Undang-undang Dasar 1945, kelemahan sistem presidensiil seperti kecenderungan terlalu kuatnya otoritas dan konsentrasi kekuasaan di tangan presiden, diusahakan untuk dibatasi. Misalnya, Pasal 14 ayat (1) Amandemen Undang-undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa “Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA”. Hal ini bertujuan agar hak preogratif presiden dibatasi dan tidak lagi bersifat mutlak.

Wacana pelaksanaan dan penerapan pidana mati berkembang pada enam tahun terakhir. Dengan kata lain soal pidana mati justru populer di masa desakan perubahan sistem peradilan. Pada periode ini beberapa ketentuan hukum baru justru mencantumkan pidana mati sebagai ancaman hukuman maksimal. Misalnya pada Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Peradilan Hak Asasi Manusia, ataupun Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dan masih ada peraturan perundang-undangan lainnya.

KUHP Indonesia, dalam pidana pokoknya mencantumkan pidana mati dalam urutan pertama. Pidana mati di Indonesia merupakan warisan kolonial Belanda, yang sampai saat ini masih tetap ada. Sementara praktik pidana mati masih diberlakukan di Indonesia, Belanda telah menghapus praktik pidana mati sejak tahun 1870 kecuali untuk kejahatan militer. Kemudian pada tanggal 17 Febuari 1983, pidana mati dihapuskan untuk semua kejahatan[4]. Tentu saja hal ini merupakan hal yang sangat menarik. Karena pada saat diberlakukan di Indonesia melalui asas konkordansi, di negara asalnya Belanda ancaman pidana mati sudah dihapuskan.

Di dalam penjelasan ketika membentuk KUHP dinyatakan, bahwa alasan-alasan tetap memberlakukan ancaman pidana mati, karena adanya keadaan-keadaan khusus di Indonesia (sebagai jajahan Belanda). Keadaan-keadaan tersebut antara lain: 1) bahaya terganggunya ketertiban hukum yang lebih besar dan lebih mengancam; 2) Indonesia adalah negara kepulauan, sehingga komunikasi menjadi tidak lancar; 3) penduduk Indonesia heterogen, sehingga menimbulkan potensi bentrokan pada masyarakat; 4) aparat Kepolisian dan pemerintah yang tidak memadai[5]. Namun apabila kita bandingkan dengan keadaan sekarang, maka alasan-alasan tersebut perlu ditinjau kembali. Karena alasan- alasan tersebut sudah tidak cocok dengan keadaan dan perkembangan jaman.

KUHP Indonesia memuat 11 pasal kejahatan yang mengancam pidana mati. Diantaranya Pasal 104 tentang makar, Pasal 340 tentang pembunuhan berencana, Pasal 365 ayat (4) tentang pencurian dengan kekerasan, Pasal 444 tentang kejahatan pelayaran, dan lain-lain. Pidana mati dalam KUHP merupakan pidana pokok atau utama. Perkembangan yang terjadi di Indonesia dalam Konsep Rancangan KUHP Baru adalah menjadikan pidana mati sebagai pidana eksepsional, dalam bentuk ‘pidana bersyarat’. Artinya, ancaman pidana mati tidak lagi dijadikan sebagai sarana pokok penanggulangan kejahatan, namun merupakan pengecualian. Ancaman pidana mati tetap tercantum dan diancamkan dalam KUHP, namun dalam penerapannya akan dilakukan secara lebih selektif.

Indonesia merupakan salah satu negara yang banyak menjatuhkan pidana mati. Berdasarkan catatan berbagai Lembaga Hak Asasi Manusia Internasional, Indonesia termasuk salah satu negara yang yang masih menerapkan ancaman hukuman mati pada sistem hukum pidananya (Retentionist Country). Retentionist maksudnya de jure secara yuridis, de facto menurut fakta mengatur pidana mati untuk segala kejahatan. Tercatat 71 negara yang termasuk dalam kelompok ini. Salah satu negara terbesar di dunia yang termasuk dalam retentionist country ini adalah Amerika Serikat. Dari 50 negara bagian, ada 38 negara bagian yang masih mempertahankan ancaman pidana mati[6]. Padahal seperti diketahui, Amerika Serikat merupakan salah satu negara yang paling besar gaungnya dalam menyerukan perlindungan hak asasi manusia di dunia. Namun dalam kenyataannya masih tetap memberlakukan ancaman pidana mati, juga dalam hukum militernya.

Angka orang yang dihukum mati di Indonesia, termasuk cukup tinggi setelah Cina, Amerika Serikat, Kongo, Arab Saudi, dan Iran. Di Indonesia sendiri, sejak 1982 hingga 2004, tidak kurang dari 63 yang berstatus sedang menunggu eksekusi, atau masih dalam proses upaya hukum di pengadilan lanjutan[7]. Alasan yang banyak dikemukakan berkaitan dengan resistensi politik agar setiap negara menghormati pemikiran bahwa masalah sistim peradilan pidana merupakan persoalan kedaulatan nasional yang merupakan refleksi dari nilai-nilai kultural dan agama, dan menolak argumen bahwa pidana mati merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Terkecuali Cina dan Amerika Serikat, negara yang masih mempertahankan ancaman pidana mati adalah negara yang didominasi oleh penduduk muslim. Sedangkan Indonesia adalah negara yang notabene merupakan negara yang penduduknya juga didominasi oleh penduduk muslim.

Hasil sejumlah studi tentang kejahatan tidak menunjukkan adanya korelasi antara hukuman mati dengan berkurangnya tingkat kejahatan. Beberapa studi menunjukkan, mereka yang telah dipidana karena pembunuhan (juga yang berencana) lazimnya tidak melakukan kekerasan di penjara. Begitu pula setelah ke luar penjara mereka tidak lagi melakukan kekerasan atau kejahatan yang sama. Sebaliknya sejumlah ahli mengkritik, suatu perspektif hukum tidak dapat menjangkau hukum kerumitan kasus-kasus kejahatan dengan kekerasan di mana korban bekerjasama dengan pelaku kejahatan, di mana individu adalah korban maupun pelaku kejahatan, dan dimana orang yang kelihatannya adalah korban dalam kenyataan adalah pelaku kejahatan[8].

Mereka yang pro-hukuman mati berpendapat:

(1) hukuman mati merupakan pidana tepat bagi pelaku pembunuhan (berencana) dan percaya pandangan retribution, atonement or vengeance, yang memiliki sifat khusus yang menakutkan;

(2) pidana mati masih tercantum dalam sejumlah perundang-undangan;

(3) hukuman mati lebih ekonomis daripada hukuman seumur hidup.

Mereka yang tidak setuju pidana mati berpendapat:

(1) ancaman pidana mati secara historis tidak bersumber pada pancasila, karena KUHP kita warisan Belanda, bahkan Belanda sendiri termasuk salah satu negara yang telah menghapuskan hukuman mati;

(2) hukuman mati (pada dasarnya pembunuhan berencana juga) merupakan sesuatu yang amat berbahaya bila yang bersangkutan tidak bersalah. Tidaklah mungkin diadakan suatu perbaikan apapun bila orang sudah dipidana mati;

(3) mereka yang menentang hukuman mati menghargai nilai pribadi, martabat kemanusiaan umumnya dan menghargai suatu pendekatan ilmiah untuk memahami motif-motif yang mendasari setiap tingkah laku manusia[9].

Dari dimensi dan kacamata HAM, dapat dicatat perkembangan instrumen-instrumen sebagai berikut:

(1) Universal Declaration of Human Rights tahun 1948, pada Pasal 3 mengenai hak untuk hidup, jelas bertentangan dengan pidana mati;

(2) Konvenan Internasional Hak-hak Sipil dan politik (International Covenat on Civil and Political Rights- ICCPR). Hak untuk hidup (rights to life), yaitu pada Bagian III Pasal 6 (1), menyatakan bahwa setiap memusia berhak atas hak untuk hidup dan menyatakan perlindungan hukum dan tiada yang dapat mencabut hak itu. Konvenan Internasional ini diadopsi pada 1966, dan berlaku (enter into force) sejak 1976. Hingga 2 November 2003, tercatat telah 151 negara melakukan ratifikasi/aksesi terhadap konvenan ini;

(3) Second Optional of ICCPR Aiming or The Abolition of Death Penalty, tahun 1990. protocol opsional ini bertujuan untuk menghapuskan pidana mati. Hingga saat ini, tercatat 50 negara telah meratifikasi;

(4) Protocol No.6 Europian Convention far The Protection Human Rights and Fundamental Freedom, tahun 1950 (berlaku mulai 1 Naret 1985). Instrumen ini bertujuan untuk menghapuskan pidana mati si kawasan Eropa;

(5) The Rome Statute of International Criminal Court, 17 Juli 1998. dalam Pasal 7 tidak mengatur pidana mati sebagai salah satu cara pemidanaan. Hingga saat ini, tercatat 94 negara telah meratifikasi instrument ini.[10]

Dengan segala pro dan kontra atas penerapan pidana mati di Indonesia, jenis pidana ini masih tetap diterapkan bahkan tercantum dalam Konsep Rancangan KUHP Baru Indonesia. Bila dihubungkan dengan terpidana mati itu sendiri, terpidana mati berhak mengajukan upaya hukum, baik melalui penasihat hukumnya, keluarganya, atau dirinya sendiri. Upaya hukum itu mencakup banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Selain itu, baik melalui dirinya sendiri, keluarga, atau kuasa hukumnya, terpidana dapat mengajukan permohonan grasi kepada presiden.

Mengenai kewenangan presiden meberikan grasi, disebut kewenangan presiden yang bersifat judicial, atau disebut juga sebagai kekuasaan presiden dengan konsultasi. Kekuasaan dengan kosultasi adalah kekuasaan yang dalam pelaksanaannya memerlukan usulan atau nasehat dari institusi-institusi yang berkaitan dengan materi kekuasaan tersebut. Selain grasi dan rehabilitasi, amnesti dan abolisi juga termasuk dalam kekuasaan presiden dengan konsultasi. Seperti tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) Amandemen Undang-undang Dasar 1945, “Presiden memberikan amnesti dan abolisi atas pertimbangan DPR”.

Kewenangan Presiden memberikn grasi terkait dengan hukum pidana dalam arti subyektif. Hukum pidana subyektif membahas mengenai hak negar untuk menjatuhkan dan menjalankan pidana. Hak negara yang demikian ini merupakan hak negara yang besar, sehingga perlu dicari dasar pijakannya melalui teori pemidanaan. Oleh karena itu, Presiden dalam memberikan grasi harus didasarkan pada teori pemidanaan.

Masalah grasi mulai banyak diperbincangkan akhir-akhir ini, sejak pertengahan 2003 lalu presiden Megawati Soekarnoputri menolak permohonan grasi enam terpidana mati. Mereka adalah lima orang terlibat pembunuhan, dan satu orang dalam kasus narkoba[11]. Pemberian grasi pada masa Orde Baru bukan suatu hal yang baru. Grasi berupa perubahan status terpidana mati menjadi seumur hidup, pernah diberikan kepada Soebandrio dan Omar Dhani. Demikian pula terhadap sembilan terpidana lain (1980), setelah itu, tidak kurang dari 101 permohonan grasi diberikan oleh presiden Soeharto[12]. Tentu saja hal ini bukanlah jumlah yang sedikit, mengingat kekuasaan Orde Baru telah bertengger selama 32 tahun.

Pada tahun 1997, hakim Pengadilan Negeri Sekayu Sumatera Selatan menjatuhkan vonis pidana mati kepada Jurit Bin Abdullah dan seorang rekannya. Jurit dan rekannya didakwa telah melakukan pembunuhan berencana terhadap Soleh Bin Zaidan di Mariana, Banyuasin, Sumatera Selatan, lewat Putusan No 310/Pid B/1997 PN Sekayu. Di tingkat banding, Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan dengan Putusan No 30/Pid/PT, 21 April 1998, juga memvonis pidana mati kepada Jurit dan rekannya. Putusan ini sekaligus menguatkan putusan dari pengadilan sebelumnya. Kemudian mereka langsung mengajukan grasi, namun grasi ini ditolak oleh presiden. Sedangkan permohonan Peninjauan Kembali Jurit terdaftar di Pengadilan Negeri Sekayu pada 17 Febuari 2003. Permohonan Peninjauan Kembali itu diajukan secara pribadi oleh Jurit melalui LP Kelas I Palembang, tempat dirinya menjalani hukuman. Permohonan Peninjauan Kembali ini juga ditolak.

Dalam waktu yang hampir bersamaan, Jurit juga didakwa dengan kasus pembunuhan yang lain. Yaitu pembunuhan terhadap Arpan Bin Cik Din pada 27 Agustus 1997 di Mariana, Banyuasin. Dalam kasus ini hakim Pengadilan Negeri Palembang memvonis pidana penjara seumur hidup. Peninjauan Kembali yang diajukan dalam rangka kasus ini juga dinyatakan tidak dapat diterima.

Beberapa resiko yang dikhawatirkan sebagai akibat dari vonis yang dijatuhkan oleh hakim, khususnya untuk pidana maksimal seperti pidana mati, yaitu adanya kemungkinan terjadi eksekusi terhadap innocent people. Selain itu, adanya kekhilafan dalam proses hukum, meliputi proses penuntutan, penangkapan yang salah, atau keterangan dari saksi yang tidak dapat dipercaya, bisa saja terjadi[13]. Boleh dibilang grasi merupakan salah satu lembaga yang bisa mengkoreksi dan mengatasi resiko tersebut. Itulah sebabnya mengapa grasi berada di luar lingkup peradilan pidana. Hal ini memberikan indikasi bahwa, meskipun grasi merupakan kewenangan presiden yang berada dalam lingkup Hukum Tata Negara, hukum pidana juga memandang tentang keberadaan grasi dalam hal upaya dari terpidana untuk menghindarkan dari eksekusi putusan.

Berdasarkan paparan yang telah diuraikan di atas, maka penulis berinisiatif untuk menuangkan tulisan ini dalam bentuk skripsi yang berjudul “EKSISTENSI GRASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA”.

B. Permasalahan

Sehubungan dengan latar belakang pemilihan judul di atas, maka timbul permasalahan yang akan diangkat dalam penulisan skripsi ini, yaitu: Bagaimanakah eksistensi grasi dalam perspektif hukum pidana?

C. Ruang Lingkup

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan menyeluruh mengenai

pembahasan skripsi ini, serta untuk menghindari agar pembahasan tidak menyimpang dari permasalahan yang diangkat, maka untuk itu penulis perlu memberikan batasan ruang lingkup penulisan yaitu hanya mengenai masalah eksistensi grasi dalam perspektif hukum pidana.

D. Tujuan dan Manfaat Penulisan

Tujuan

Penulisan ini bertujuan untuk:

Mengetahui eksistensi dan kedudukan grasi dalam perspektif hukum pidana secara umum.

Manfaat

Manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dalam skripsi ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan

FREE DOWNLOAD SKRIPSI

[1] Ismail Suny, Mekanisme Demokrasi Pancasila, Jakarta, Aksara Baru, 1981, hlm.10

[2] Jimly Ashiddiqe, Konstitusi dan Konstitusionalisme, Jakarta, Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 20006, hlm.161

[3] Ibid, hlm.164

[4] Jan Remmelink, Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-pasal dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia, Jakarta, Gramedia Pustaka, 2003, hlm.459

[5] Roeslan Saleh, Masalah Pidana Mati, Jakarta, Aksara Baru, 1978

[6] Tim Imparsial, Sebuah Studi Kebijakan di Indonesia: Jalan Panjang Menghapus Praktik Hukuman Mati di Indonesia, Juni 2004

[7] Muladi (Makalah), Pelaksanaan Hukuman Mati di Indonesia: Relevansi dan Signifikasinya, 7 Mei 2003, Gedung The Habibie Center, Jakarta

[8] Thomas Sunaryo, Hukuman Mati, Pelanggaran HAM dan Reformasi, Kompas, 25 Febuari 2003, hlm.1

[9] Ibid

[10] Tim Imparsial, Op.Cit, hlm.3

[11] www.pikiran rakyat.com/cetak/0203/10/1514.htm (Dikunjungi 1 April 2004)

[12] apakabar@clark.net,Mulyana W.Kusumah, Pengampunan Politk,MIM edisi 6 Agustus 1995

[13] Muladi (Makalah), Op.Cit, hlm.12

[14] Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press, 1986, hlm.10

[15] Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Press, Jakarta, 2001, hlm.13

Analisa Hukum Asuransi Kendaraan Bermotor

2010-01-06T03:37:00.000-08:00

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini teknologi di bidang industri pengangkutan baik darat, laut maupun udara berkembang dengan pesat. Di Indonesia pun penggunaan hasil-hasil produksi teknologi yang tinggi dibidang alat angkut pesat sekali, meskipun yang menikmati hasil produksi tersebut baru sebhagian golongan masyarakat saaja. Produksi kendaraan bermotor saat ini tidak terbilang jumlahnya disebabkan persaingan harga dan kualitas kendaraan pribadi dan alat angkut penumpang umum, baik yang melalui darat, laut maupun udara, dari tahun ke tahun semakin meningkat jumlahnya yang merupakan dampak lain yang harus dipeerhitungkan dari segi ekonomi.

Karena itu, bermacam-macam perusahaan telah muncul, khususnya prusahan yang berhubungan dengan kegiatan memberikan jaminan atau tangungan kepada seseorang atau kepada suatu aset tertentu, karena standar suatu saat dapat ditimpa oleh suatu kerugian atau peristiwa.

Karena itu kita menyaksikan puluhan bahkan ratusan perusahan asuransi di Indonesia menawarkan jasanya. Mereka menawarkan jasanya agar seseorang anggota masyarakat bersedia menjadi angota atau nasabah suatu perusahaan asuransi.

Pada kenyatannya kinerja perusahaan asuransi di Indonesia pada saat ini dapat dikatakan umumnya belum menggembirakan. Belum menggembirakan, yang mana dari pihak pengelola usaha asuransi belum memberikan pelayanan yang baik, bahkan sering kali melakukan penipuan terhadap konsumen atau muncul kesan dipersulit ketika akan menggugat hak, baik dalam asuransi jiwa maupun dalam asuransi kerugian.

Sedangkan dari pihak masyararat industri asuransi kurang diminati, disamping minimnya pengetahuan masyarakat terhadap asuransi, juga disebabkan masih rendahnya income per kapita masyarakat.

Bagi mereka yang akan bergabung atau menjadi nasabah perusahaan asuransi perlu mengetahui apa kriteria, pedoman layak dipertimbangkan ketika akan memilih suatu asuransi. Dalam hubungan ini, beberapa kriteria atau pedoman tersebut dapat dikemukakan antara lain :

1. Perusahaan asuransi hanya menjual program berdasarkan kemampuan nasabah. Jika kemampuan konsumen tak memenuhi implikasinya pertanggungan putus di tengah jalan.

2. Produk yang dijual sesuai dengan kebutuhan, artinya kebutuhan nasabah lebih diutamakan. Logikanya produk yang dibutuhkan masyarakat akan laris di pasaran, oleh sebab itu masyarakat sudah semakin sadar akan pentingnya suatu program asuransi.

3. Pastikan nasabah yang membeli polis dalam keadaan sehat. Ini penting agar tidak terjadi penipuan. Nasabah mengaku sehat, padahal mengidap penyakit, hal ini tentunya akan merugikan pihak asuransi. Hal ini berkaitan dengan pasal 1338 ayat (3) KUH perdata, yang menyebutkan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

4. Ini berkaitan erat dengan komitmen nasabah dala program atau produk yang dipilih. Tak kalah penting lagi, asuransi harus dijual dengan tatap muka dalam hal ini tidak bisa menjual asuransi hanya lewat telepon.

5. Kondisi keuangan perusahaan asuransi sendiri. Saat ini ada sebagian perusahaan asuransi cenderung mengulur-ulur waktu ketiga akan membayar klaim. Oleh sebab itu faktor permodalan lebih menjadi perhatian perusahaan asuransi tersebut.

Gambaran negatif bahwa perusahaan asuransi yang mempersulit nasabah dalam hal klaim, bukan kebiasaan. Namun kadang kala nasabah mempersulit dirinya sendiri, antara lain dengan tidak jujur dalam mengisi formulir aplikasi (SPAJ) yang mana ketidak jujuran tersebut akan merugikan dirinya sendiri.

Kriteria yang di atas sangat penting. Sebab bila salah pilih, nasabah bisa rugi. Untuk itulah ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan diterapkan oleh asuransi di Indonesia. Oleh karena itu seorang agen dalam kegiatannya, dalam menyampaikan program‑program asuransi yang ada di Indonesia harus. memberikan keterangan yang jelas dan benar mengenai perusahaan, produk‑produk perusahaan asuransi maupun proposal kepada setiap calon pemegang polis, yang mana, hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan. Di dalam surat permintaan asuransi jiwa (SPAJ) telah dibutuhkan bahwa setiap keterangan yang diberikan oleh calon pemegang polis dan atau calon Tertanggung, oleh agen tidak boleh menyembunyikan informasi apapun kepada calon pemegang polis dan tidak memberikan keterangan yang bertentangan dengan ketentuan umum dan ketentuan khusus polis PT Asuransi di Indonesia.

Konsekuensi nasabah membeli polis harus dengan cara tanggung jawab. Seperti yang telah diuraikan di atas, bahwa dalam perlindungan nasabah peraturan, perundang‑undangan yang berlaku dan berkaitan dengan desakan perasuransian terutama KUH Perdata dan KUHD sebagai acuan dalam hukum asuransi yang kemudian diberlakukan beberapa ketentuan‑ketentuan lainnya, seperti Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, dan Peraturan‑peraturan lainnya juga menyangkut polis.

Akan halnya kepada siapa seorang nasabah bisa berharap mendapat jaminan ketenangan, tentunya pertama kepada Tuhan Yang Maha Esa, kedua kepada asuransi. Dengan cara berasuransi maka orang yang menghadapi resiko atas jiwanya bermaksud untuk mengalihkan resikonya itu atau setidak‑tidaknya membagi resikonya itu kepada pihak lain yang bersedia menerima peralihan atau pembagian resiko tersebut. Peralihan resiko itu tidak terjadi dengan begitu saja, tanpa kewajiban apa‑apa pada pihak yang memperalihkan. Hal itu harus diperjanjikan terlebih dahulu.

Contoh kasus, Bapak HD, mengaku, sakit hati. Kalim yang dia ajukan benar‑benar dipersulit pihak asuransi, dan baru diluluskan setelah menunggu setahun. Pengusaha yang berdomisili di Jakarta ini menilai, Asuransi X melakukan wanprestasi alias ingkar janji. Pasalnya, asuransi pendidikan yang hendak ditutup tidak tunduk kepada kurs nilai rupiah yang berlaku, melainkan dipaksakan dengan kurs nilai tukar rupiah yang telah dipatok pihak asuransi.

Padahal, menurut pejanjian mengikuti kurs nilai tukar‑rupiah yang berlaku, kasus kurang nyaman Bapak HD ini makin memperkuat anggapan bahwa konsumen selalu berada di pihak yang lemah. Apalagi hingga kini tidak ada aturan yang secara khusus mengatur akibat‑akibat hukum yang timbul antara perusahaan asuransi dengan konsumen. Namun demikian hal ini dapat dikaitkan dengan Pasal 27 ayat (4) PP No. 73 tahun 1992 yang menyebutkan bahwa agen harus memberikan informasi yang benar.

Kisah kelabu tadi memperpanjang kasusnya bermuara kepada betapa perlakuan perusahaan asuransi masih ada yang tak berubah dari pola‑pola lama. Kewajiban membayar premi yang sudah ditunaikan dengan baik dan lancar seringkali tidak diikuti dengan kemudahan ketika klaim diajukan. Prosedurya malah rumit, berbelit‑belit dan lama. Sangat jauh berbeda dibandingkan dengan ketika para konsumen dibujuk rayu untuk bergabung menjadi nasabah. Nasabah mesti pontang‑panting terlebih dahulu, setelah itu jika beruntung haknya baru dipenuhi oleh perusahaan asuransi.

Namun dari sekian banyak ketentuan‑ketentuan tersebut, satu hal yang terpenting yaitu perlindungan nasabah yang langsung dapat dijadikan jaminan oleh semua asuransi yang ada di

Indonesia

, yakni berupa polis. Adapun syarat‑syarat umum polis harus memperhatikan tiga kepentingan, yakni :

1. Kepentingan nasabah: Kepentingan nasabah di sini agar bisa memberikan sesuatu hal yang jelas untuk kepentingan nasabah atau tertanggung. Nasabah bisa dilindungi, mereka mendapatkan syarat‑syarat yang sama di perusahaan asuransi.

2. Kepentingan instansi pembina atau pengawas: Yang dimaksud kepentingan instansi pembina, atau pengawas yakni kepentingan pemerintah melalui direktorat asuransi, apa yang tercantum dalam undang‑undang, peraturan‑peraturan pemerintah harus menjadi referensi dan syarat‑syarat umum polis tersebut.

3. Kepentingan industri asuransi: Yang dimaksud dengan kepentingan industri asuransi adalah industri asuransi harus terlindungi dari usaha atau itikad buruk pihak-pihak yang ingin mendapatkan keuntungan diri dari asuransi.

Seperti yang tersebut dalam Pasal 25 KUHD, bahwa suatu pertanggungan harus dibuat secara tertulis di dalam suatu akta yang dinamakan polis. Di dalam polis itu sendiri tidak boleh merugikan kepentingan pemegang polis (nasabah) seperti disebutkan dalam Pasal 11 (bab 1) undang-undang No. 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. yang menimbulkan penafsiran berbeda mengenai hak dan kewajiban penanggung maupun tertanggung, yang tertera dalam Pasal 19 ayat (1) undang-undang No. 2 tahun 1992.

Adapun dalam Pasal 5 (bab 11) Keputusan Menteri Keuangan No. 225/KMK.O 17/1993, bahwa di dalam polis asuransi dilarang mencantumkan pembatasan upaya hukum begitu pula yang terdapat pada Pasal 6 Kep. Menkeu. No. 225/KMIK.017/1993, yang menyatakan bahwa dalam polis dilarang mencantumkan pembatasan upaya hukum, disamping itu tindakan yang dapat dianggap memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim secara wajar antara lain :

1. Memperpanjang masa penyelesaian klaim, dengan memilih dokumen lain yang pada dasarnya isi tersebut sama dengan dokumen yang telah ada.

2. Menunda pembayaran klaim, dengan mengkaitkan pembayaran klaim reasuransi.

3. Menerapkan prosedur yang tidak lagi dalam lingkup kegiatan asuransi.

4. Tidak menyelesaikan klaim dengan mengkaitkan pada penyelesaian klaim yang lain pada polis yang sama.

Di samping itu peran agen dalam kegiatan agency asuransi yang ada di

Indonesia

, yakni ‑harus menyimpan informasi atau rahasia tentang nasabahnya dan juga tentang eksistensi perusahaannya. Sekali lagi agen harus menjaga kerahasiaan, ahli waris dan perusahaan serta menyediakan akses hanya untuk mereka.

Oleh karena itu setiap usaha asuransi yang ada di

Indonesia

mewajibkan semua agen agar mematuhi seluruh kebijakan, peraturan serta prosedur yang diberlakukan. Hal ini untuk menjamin bahwa perusahaan mampu memenuhi janji dan integritas dalam berurusan dengan nasabah. Berkenaan dengan ketentuan ini, tentu akan menimbulkan perselisihan yang mengakibatkan kerugian atau akibat‑akibat hukum.

Untuk melindungi reputasi perusahaan seharusnya ada tindakan dalam hal terjadi pelanggaran atas peraturan ini termasuk didalamnya berupa pelanggaran hukum atau praktek‑praktek yang tidak etis yakni memberhentikan pertanggungan dari tertanggung secara sepihak. Tertanggung dapat menuntut secara hukum sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Usaha untuk mengatasi risiko akibat persaingan jual beli kendaraan bermotor dilakukan dengan berbagai macam cara antara lain dengan mengadakan perjanjian asuransi yang mempunyai tujuan mengaplihkan sebagian atau seluruh risiko kepada pihak lain layng mampu menerima atau dengan mengganti kerugian kepada pembeli atau pemakaian dengan mengganti kerugian kepada orang yang menghadapi risiko itu. Manfaat dari suatu pertanggungan bagi kehidupan masyarakat dirasakan oleh pemerintah. Hal ini terbukti dengan adanya berbagai jenis pertanggungan atau asuransi dengan maksud memberikan jaminan sosial bagi anggota masyarakat pengguna. Keberadaan asuransi krugian, misalnya PT. Asuransi Jasa Raharja untuk pertanggungan asuransi kecelakaan adalah perwujudan pemberian jaminan perlindungan atau asuransi untuk masyarakat dengan cara pemberian jaminan sosial bagi segolongan masyarakat yang memang wajar memperolehnya yaitu para korban kecelakan lalulintas jalan baik yang melalui darat, sungai/danau, laut maupun udara. Sedangkan untuk kendaraan bermotor itu sendiri ada asuransi khusus sebagai pertanggungan atau asuransi apabila kendaraan itu mendapat kecelakaan dan atau hilang. Menganai pertanggungan atau asuransi ialah untuk memberikan jaminan kepada anggota masyarakat yang tertimpa musibah kecelakaan lalulintas di luar kesalahannya sendiri karena pengguna kendaraan baik pribadi atau umum yang ditumpanginya, karena baik kecelakaan lalu lintas, maupun hilang atau cacatnya kendaraan adalah merupakan suatu peristiwa yang tidak disengaja atauun tidak disangka-sangka terjadinya, sehingga dapat saja mengakibatkan seseorang menjadi luka, cacat dan meninggal dunia, sementara kendaraan bermotornyapun rusak atau menjadi hancur tidak dapat digunakan lagi.

Walaupun Asuransi kendaraan bermotor sebagai lembaga jaminan yang dipercayakan untuk pemberian jaminan perlindungan dirasakan semakin penting, tetapi masih terdapat anggota masyarakat yang belum memahami peranan Asuransi kendaraan bermotor dalam meringankan beban baik kepada korban kecelakaan, lalulintas ataupun jaminan kendaraan bermotor itu sendiri. Jumlah santunan yang disediakan Asuransi santunan kepada pengguna kendaraan bermotor dan pengendara yang menjadi korban relatif cukup besar dan bermanfaat bagi para korban dan menadpat kembali kendaran bermotor yang rusak menjadi layak pakai kembali.

B. Pokok Permaslahan

Dalam hal ini pokok permasalahan yang akan dibahas antara lain :

1. Sejumlah persyaratan untuk mengklaim asuransi kendaraan yang hilang, apakah ada kemudahan.

2. Bagaimana jalan keluar apabila perusahaan asuransi tersebut bangkrut ?

3. Bagaimana jalan keluar apabila pembayaran premi asuransi terhenti ?

4. Apakah dapat dipermudah untuk kendaraan bermotor yang diasuransikan hilang.

C. Tujuan Penulisan

Penulisan skripsi ini merupakan kewajiban mahasiswa yang akan menyelesaikan studi tingkat akhir dan merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan atau memenuhi program S1 pada Sekolah Tinggi Hukum

Indonesia

FREE DOWNLOAD SKRIPSI